Kota Masuk Enam Besar PTSP Nasional

TANGERANG — Kota Tangerang masuk enam besar daerah dengan kinerja terbaik dalam penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tingkat nasional yang dilakukan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

Untuk memverifikasi hasil penilaian tersebut, tim penilai melakukan uji petik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang yang terintegrasi dengan Mal Pelayanan Publik (MPP), Selasa (11/8). Tim Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Wishnu W. Soedibyo, mengatakan uji petik merupakan tahapan verifikasi untuk memastikan kesesuaian hasil penilaian sebelumnya melalui pemeriksaan dokumen dan kondisi lapangan. “Uji petik ini untuk mengecek dan melakukan check and recheck terhadap hasil sebelumnya, baik melalui verifikasi dokumen maupun verifikasi lapangan oleh tim surveyor,” ujar Wishnu.

 

Menurut dia, Kota Tangerang terpilih sebagai salah satu dari enam nomine terbaik setelah melewati serangkaian penilaian terhadap daerah di seluruh Indonesia. Sebelum uji petik, masing-masing daerah juga mengikuti pemaparan yang disampaikan pimpinan daerah.

 

Penilaian tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga kualitas pelayanan publik, antara lain infrastruktur, sumber daya manusia, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme pengawasan. Tenaga Ahli Tim Penilai, Meyer Siburian, mengatakan seluruh indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana layanan perizinan mampu memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan terbuka.

 

“Yang kita nilai adalah apakah pelayanan perizinan ini betul-betul ditujukan untuk pelayanan publik yang transparan, cepat, dan terbuka,” katanya. Meyer menegaskan, uji petik bukan merupakan penilaian awal, melainkan verifikasi terhadap enam daerah yang sebelumnya telah masuk jajaran terbaik. Dari enam nomine tersebut, tim selanjutnya akan menentukan peringkat terbaik yang hasilnya dijadwalkan diumumkan bulan depan.

 

Menurut Meyer, persaingan antardaerah berlangsung ketat. Selisih nilai di antara daerah yang masuk peringkat teratas diperkirakan sangat tipis, bahkan bisa hanya 0,1 poin. Namun, kata dia, tujuan penilaian tidak semata-mata menentukan juara. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan, transparansi, integritas aparatur, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

Tim penilai melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Unsur dunia usaha seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) juga dilibatkan.

 

Meyer mengatakan daerah terbaik nantinya memperoleh penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam agenda di Jakarta. Kendati demikian, penghargaan bukan tujuan akhir. “Tidak ada artinya sebuah piala kalau masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya.

 

Karena itu, masyarakat didorong aktif memberikan kritik dan saran sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah. Menurut Meyer, masukan publik penting untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.

 

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, termasuk media sosial. Upaya tersebut tidak hanya berkaitan dengan penilaian kinerja PTSP, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan dan pemantauan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

 

Menurut Sugihharto, komunikasi publik melalui media sosial terus menunjukkan perkembangan. Hal itu terlihat dari pertumbuhan pengikut, jumlah penonton, komentar, hingga interaksi masyarakat. Salah satu siaran langsung melalui media sosial pada Sabtu lalu, misalnya, disebut memperoleh sekitar 372.300 tanda suka dan menambah 1.031 pengikut dalam durasi sekitar 47 menit. “Trennya semakin naik terus berkaitan dengan follower, viewer, komentar, dan sebagainya. Komentar positif juga lebih banyak,” katanya.

 

Sugihharto menegaskan setiap respons masyarakat, termasuk keluhan yang disampaikan melalui media sosial, tetap menjadi bahan evaluasi. Menurut dia, pendekatan komunikasi publik juga perlu menyesuaikan karakter generasi muda, termasuk Generasi Z.

 

Sementara, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi kepercayaan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menempatkan Kota Tangerang dalam enam besar nominasi pemerintah daerah berkinerja sangat baik dalam penilaian PTSP dan PPB nasional.

 

“Masuknya Kota Tangerang dalam enam besar nominasi menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Ini bukan hanya capaian, tetapi juga dorongan untuk terus melakukan perbaikan,” ujar Sachrudin.

 

Menurutnya, kemudahan perizinan menjadi salah satu kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Pemkot Tangerang terus mengembangkan sejumlah inovasi, di antaranya PBG 10 Jam, Sambut NIB, Sulton, Lintasan, dan Point. Inovasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

 

Di sisi lain, Sachrudin menilai pelayanan tatap muka tetap dibutuhkan untuk menghadirkan pendekatan yang humanis. Karena itu, MPP Kota Tangerang terus diperkuat sebagai pusat integrasi layanan yang nyaman dan solutif.

 

“Bagi kami, perizinan bukan lagi sekadar urusan dokumen, tetapi tentang membangun kepercayaan. Kami tidak hanya siap dinilai secara angka, tetapi juga siap membuktikan bahwa Kota Tangerang terus memberikan kemudahan dan kepastian dalam berusaha,” tegasnya.

 

Pemkot Tangerang berharap hasil uji petik tidak berhenti pada pencapaian nominasi atau penghargaan. Masukan tim penilai dan masyarakat akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan agar pelayanan publik semakin transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (made)