KPU Tangsel Evaluasi Partisipasi Pilkada

SERPONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menyasar masyarakat secara langsung, terutama untuk mengetahui penyebab masih rendahnya partisipasi pemilih.

 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Tangsel memperbaiki pelaksanaan demokrasi pada pemilihan mendatang. Data partisipasi pada Pilkada 2024 menjadi salah satu bahan penting dalam mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

 

Anggota KPU Kota Tangsel Heni Lestari mengatakan, pihaknya sengaja menggunakan data Pilkada 2024 sebagai dasar evaluasi karena tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah cenderung lebih rendah dibandingkan pemilu.

 

“Kenapa kami mengambil data Pilkada, karena untuk pemilihan kepala daerah tingkat partisipasinya menurun dibandingkan pemilu,” ujar Heni, Rabu (12/8).

 

Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan berdasarkan data yang dimiliki penyelenggara. KPU Tangsel juga ingin mendengar secara langsung pengalaman, pandangan, serta alasan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

 

“Harapannya, sosialisasi ini menjadi bentuk evaluasi kami. Kami bertemu langsung dengan warga masyarakat dan mereka dapat menyampaikan masukan, kritik dan saran untuk perhelatan demokrasi ke depannya,” katanya.

 

Heni menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi sementara, terdapat sejumlah faktor yang diduga berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

 

Faktor pertama berkaitan dengan data pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun tidak dapat ditemui ketika proses pemungutan suara berlangsung.

 

“Data pemilih yang terdaftar di DPT tidak dapat ditemui,” jelas Heni mengenai salah satu temuan sementara KPU Tangsel.

 

Selain persoalan data pemilih, KPU juga menerima masukan mengenai adanya kekecewaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu alasan yang memengaruhi keputusan warga untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

 

Faktor lainnya adalah minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pasangan calon. Menurut Heni, kurangnya sosialisasi dari calon turut menjadi salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi partisipasi pemilih.

 

KPU Tangsel juga mencatat masih adanya masukan terkait sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu. “Kurangnya sosialisasi dari penyelenggara,” kata Heni menyebut salah satu faktor yang ditemukan dalam evaluasi sementara.

 

Kesibukan masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri. Sebagian warga memiliki pekerjaan harian yang membuat mereka tetap harus bekerja pada hari pemungutan suara sehingga tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih.

 

Heni menambahkan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) juga menjadi salah satu faktor yang masuk dalam evaluasi. Kondisi tersebut dinilai dapat berpengaruh terhadap antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilih. “Pemilihan suara ulang menyebabkan partisipasi menurun,” ujarnya.

 

Selain itu, penggabungan TPS yang berada di kawasan perumahan dan permukiman juga menjadi bahan evaluasi. Menurut Heni, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keengganan sebagian warga untuk datang ke TPS karena karakteristik lingkungan pemilih yang berbeda.

 

“Gabungan TPS perumahan dan pemukiman sehingga ada keengganan salah satunya datang ke TPS,” ungkapnya.

 

Meski telah menemukan sejumlah faktor, Heni menegaskan evaluasi tersebut belum menjadi hasil akhir. KPU Tangsel masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman maupun masukan terkait pelaksanaan Pilkada 2024. “Sementara ini kami masih terus menerima masukan dari masyarakat,” pungkas Heni.

 

Masukan tersebut nantinya dapat menjadi bahan bagi KPU Tangsel untuk menyusun strategi peningkatan partisipasi pemilih. Evaluasi diharapkan tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi menghasilkan langkah konkret agar keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi semakin baik pada pemilihan berikutnya.