Luhut Minta MBG Fokus ke Wilayah 3T, 1.700 SPPG Disiapkan

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Hal itu disampaikan Luhut saat menerima Kepala BGN Sudaryono di kantor DEN, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sudaryono didampingi jajaran pengurus BGN.

Luhut menekankan, setiap keputusan strategis dalam pelaksanaan MBG harus didasarkan pada data yang akurat, pengawasan ketat, serta keberanian melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

“Satu hal yang ingin saya garisbawahi, setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” ujar Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan.

Menurut Luhut, MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang masih menghadapi tantangan besar. Tantangannya bukan hanya memperluas cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan program berjalan tepat, konsisten, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Karena itu, Luhut meminta BGN melakukan refocusing pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke wilayah 3T. Pembangunan dapur MBG, kata dia, tidak boleh hanya mempertimbangkan kemudahan bisnis atau lokasi yang mudah dijangkau.
“Negara harus hadir lebih dulu di wilayah yang paling sulit dan paling membutuhkan,” tegasnya.

Penentuan lokasi SPPG tetap harus mengacu pada data yang akurat, antara lain prevalensi stunting, tingkat kerentanan pangan, serta kondisi geografis setiap daerah.

Luhut menyebut sekitar 1.700 SPPG disiapkan untuk difokuskan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Apresiasi Langkah Tegas BGN
Luhut juga mengapresiasi langkah tegas Sudaryono yang baru sekitar tiga pekan menjabat Kepala BGN, tetapi telah menutup 1.300 SPPG yang dinilai belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.

Menurut Luhut, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kualitas makanan dan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia terjaga sejak proses awal.

DEN, lanjutnya, siap mendukung pembenahan tata kelola MBG melalui rekomendasi kebijakan dan penguatan digitalisasi sistem BGN.

Dengan sistem digital yang terintegrasi, rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG diharapkan dapat dipantau secara transparan dan aktual.

“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, kita tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipergunakan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Sebelumnya, BGN telah melakukan penertiban terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebanyak 1.300 SPPG ditutup dalam tiga pekan pertama kepemimpinan Sudaryono.

“Kalau nggak bisa diperbaiki, kita tutup permanen,” kata Sudaryono dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
MBG 2027

Selain memperketat pengawasan, BGN juga menyiapkan optimalisasi pelaksanaan MBG pada 2027. Program tersebut akan didukung anggaran sekitar Rp240 triliun dalam RAPBN 2027.

Optimalisasi program akan dilakukan melalui efisiensi anggaran, penataan pelaksanaan, serta pemanfaatan data yang telah terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.

Sejalan dengan arahan Luhut, BGN juga akan memberikan perhatian lebih kepada wilayah 3T. Beberapa wilayah yang menjadi prioritas antara lain Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, serta sebagian wilayah Pulau Nias, Sumatera Utara.

Namun, pembukaan SPPG di wilayah tersebut masih menunggu aturan internal BGN. Regulasi itu diperlukan sebagai dasar operasional agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T berjalan sesuai ketentuan.

“Saya harus keluarkan peraturan Badan Gizi Nasional. Saya harus keluarkan aturan-aturan, sehingga pada saat kita kick off itu secara regulasi sudah bisa beres,” ujar Sudaryono.

Regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan pola pelaksanaan MBG yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Sebab, kondisi geografis dan infrastruktur di wilayah 3T memiliki tantangan berbeda dibandingkan daerah perkotaan.

Pengamat kebijakan publik Muhammad Gumarang menilai pendekatan dengan memprioritaskan wilayah 3T lebih realistis dibandingkan menerapkan MBG secara seragam di seluruh Indonesia.

Menurutnya, kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur setiap daerah berbeda. Karena itu, pelaksanaan MBG perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

Gumarang juga menilai prioritas terhadap wilayah 3T penting agar anggaran MBG tidak terserap terlalu besar di daerah yang memiliki kemampuan ekonomi dan akses pangan relatif lebih baik.

“Tidak menggeneralisir MBG dijalankan di seluruh Indonesia harus berpijak pada klasifikasi status sosial masyarakat, bukan serampangan, karena berisiko pemborosan uang negara dan tidak tepat sasaran,” pungkasnya.