Beras Tidak Boleh Langka

CIPUTAT - Puluhan negara saat ini meng­hadapi ancaman kelangkaan pangan. Penyebabnya adalah perang Rusia-Ukraina plus gagal panen komoditi pangan utama di beberapa negara.

Perang Rusia-Ukraina menyebabkan suplai bahan pangan ke negara-negara non produsen pangan tersumbat.

Tahun 2023, harga komoditi pangan utama diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan. Kalau perang Rusia-Ukraina berkepanjangan, harga bahan pangan di pasar internasional bisa naik 30 hingga 40 persen.

Oleh karena itu, negara-negara ma­ju dan negara kaya sejak awal Agustus lalu terus menambah stok bahan pan­gan utama. Mungkin mereka takut ke depan, akan terjadi kelangkaan suplai bahan pangan di pasar dunia, terutama pasar gandum dan beras.

Oleh karena itu, Indonesia juga harus menambah stok berasnya. Ke depan ini, lebih baik kelebihan ketimbang kekurangan stok beras.

Kita berharap stok beras yang ada di tangan pemerintah, khususnya Bulog terus dinaikkan hingga men­capai 1,5 juta ton. Ini penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional.

Kalau pengadaan beras dalam negeri sulit karena stok beras di petani, penggilingan dan pedagang menipis, pemerintah bisa mencari beras di pasar internasional. Dengan syarat yang membeli beras, institusi pemerintah, bukan swasta.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kebocoron uang negara, impor beras mesti diawasi langsung oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Penga­wasan Keuangan dan Pembangunan).

Jadi sekali lagi, karena beras itu ko­moditi pangan yang sangat strategis, kita berharap, impor hanya dilakukan pemerintah. Tak boleh ada cawe-cawe pihak swasta. Termasuk soal pengangkutan atau transportasinya.

Artinya, impor beras, itu semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketahanan pangan. Bukan karena ala­san bisnis atau negara ingin mencari keuntungan.

Khusus untuk beras, kita berharap, pemerintah kembali berperan penuh menjaga keamanan pengadaan dan suplai. Mesti dijaga jangan sampai suplai beras ke pasar berkurang. Begitu pula dalam hal pengadaan, ketika harga di tingkat petani turun, pemerintah harus membeli gabah petani dengan harga yang layak.

Mereka yang mengurus produksi beras, juga harus bicara apa adanya. Kalau memang produksi menurun, harus dinyatakan produksi menurun. Ini penting, supaya langkah antisi­pasinya bisa dilakukan dengan cepat dan di pasar tak terjadi kelangkaan beras.