Utang Whoosh Dibayar 80 Tahun, Negara Keluar Rp1 Triliun per Tahun

JAKARTA — Pemerintah memperpanjang tenor pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) hingga sekitar 80 tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai skema restrukturisasi tersebut membuat beban pembayaran tahunan menjadi lebih ringan.

Purbaya memperkirakan cicilan utang Whoosh berada di kisaran Rp1 triliun per tahun. Meski demikian, besaran pembayaran tidak selalu sama karena dapat berubah dari tahun ke tahun.

Menurutnya, tenor yang sangat panjang membuat kewajiban tersebut tidak menjadi beban besar dalam jangka pendek. Bahkan, Purbaya berseloroh bahwa generasi saat ini tidak perlu terlalu memikirkan persoalan pelunasannya.

“Sudah direstrukturisasi, jadi tidak semengerikan yang dibayangkan sebelumnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah memilih merentangkan kewajiban pembayaran hingga puluhan tahun agar pengelolaan utang Whoosh dapat dilakukan secara lebih terukur.

“Sudah ada cicilannya. Sekitar Rp1 triliun, meskipun dari tahun ke tahun ada yang lebih tinggi,” katanya.

Selain restrukturisasi utang, pemerintah juga tengah menyiapkan pola khusus untuk mengelola aset dan kewajiban yang berkaitan dengan proyek Whoosh. Kementerian Keuangan akan terlibat dalam mekanisme tersebut melalui badan khusus di bawah kementerian.

Purbaya menyebut pemerintah sebelumnya sempat mempertimbangkan penggunaan dua Special Mission Vehicle (SMV) bersama Indonesia Investment Authority (INA). Namun, setelah melihat besaran kewajiban tahunan, pemerintah menilai satu SMV sudah memadai.
“Cicilannya ternyata tidak terlalu besar. Seharusnya satu SMV saja sudah cukup,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan memilih struktur pengelolaan yang paling efisien dengan menyesuaikan besaran kewajiban dan skema pembayaran yang telah disepakati.

Jadi Beban Pemegang Saham
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengakui utang proyek Whoosh turut memberikan tekanan terhadap keuangan pemegang saham dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Konsorsium tersebut menguasai sekitar 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan pengelola Whoosh. Di dalam PSBI terdapat sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Dony mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan pemerintah agar kinerja perusahaan pelat merah tetap sehat.
“Pada akhirnya harus kita selesaikan. Tidak mungkin dibiarkan. Saya berupaya menyelesaikannya satu per satu agar semuanya menjadi proper dan benar,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Tekanan terhadap PSBI juga tercermin dalam laporan keuangan KAI semester I 2026. PSBI mencatat rugi Rp5,13 triliun dengan total liabilitas mencapai Rp21,54 triliun. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan aset yang tercatat Rp21,52 triliun.

Di sisi lain, pendapatan KAI pada periode yang sama tumbuh 6,6 persen menjadi Rp17,95 triliun. Namun, laba bersih perusahaan justru merosot 73,9 persen menjadi Rp305,3 miliar.

Pemerintah memastikan persoalan keuangan yang membebani BUMN, termasuk kewajiban terkait proyek Whoosh, akan ditangani secara bertahap melalui skema pengelolaan yang dinilai paling efektif.