Minyak Dunia Tembus US$108, Subsidi BBM Makin Tertekan

JAKARTA — Harga minyak mentah dunia yang kembali melambung hingga menembus US$100 per barel mulai menjadi tantangan baru bagi keuangan negara. Kenaikan harga energi berpotensi memperbesar beban subsidi bahan bakar minyak (BBM), meski pemerintah memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam batas aman.

Harga minyak mentah Brent pada perdagangan Jumat (11/9/2026) ditutup naik US$1,05 atau sekitar 1 persen menjadi US$108,68 per barel. Sementara minyak West Texas Intermediate (WTI) menguat 95 sen atau sekitar 1 persen ke level US$103,45 per barel.

Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah. Situasi semakin memanas setelah kelompok Houthi mengambil alih Pelabuhan Mocha di Yaman pada Kamis (10/9/2026).

Langkah tersebut dikhawatirkan mengganggu jalur pelayaran di kawasan Laut Merah. Kekhawatiran pasar juga meningkat setelah fasilitas energi Arab Saudi diserang Houthi, ditambah aksi Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran di kawasan Selat Hormuz.

Di tengah gejolak harga minyak tersebut, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi belum akan dinaikkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bahlil mengakui, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi akan membuat kebutuhan subsidi bertambah.

"Memang ini sesuatu yang tidak ringan. Ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah," kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Meski harga minyak dunia sudah berada di atas US$100 per barel, Bahlil menyebut rata-rata harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun hingga September masih relatif terkendali, yakni di kisaran US$85-90 per barel.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah masih mempunyai ruang untuk menghadapi kenaikan harga minyak. Pemerintah juga belum melihat perlunya penambahan kuota subsidi BBM.

"Anggarannya masih cukup seperti hitungan sebelumnya, tapi kami waspadai terus perkembangannya," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Purbaya menjelaskan, asumsi harga minyak dalam APBN berada di sekitar US$90 per barel. Artinya, lonjakan harga minyak dunia saat ini memang memberikan tekanan tambahan, tetapi belum membuat ruang fiskal pemerintah kehilangan kendali.

Indikator defisit APBN juga masih berada di bawah batas aman. Hingga Juli 2026, defisit tercatat 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sebelum meningkat menjadi 0,95 persen pada Agustus 2026.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. Namun, tekanan terhadap fiskal berpotensi semakin besar jika harga minyak bertahan tinggi dalam periode yang panjang.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai posisi Indonesia sebagai negara net importer minyak membuat lonjakan harga minyak dunia menjadi persoalan serius.

Menurutnya, kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya impor sekaligus memperbesar kebutuhan subsidi energi. Tambahan penerimaan negara dari sektor minyak dinilai belum mampu mengimbangi kenaikan beban tersebut.

"Memang ada tambahan penerimaan negara dari penjualan minyak, tetapi tetap lebih kecil dibanding tambahan bebannya," kata Rizal.

Risiko terhadap APBN, lanjut dia, akan semakin besar apabila harga minyak tinggi terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut dapat menekan fiskal, neraca perdagangan, hingga memicu kenaikan inflasi.

Sementara itu, Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian melihat kenaikan harga minyak justru memperkuat urgensi penerapan program B50.

Menurutnya, B50 tidak sekadar menjadi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis minyak. Program tersebut juga dapat menjadi bagian dari transformasi industri dan strategi memperkuat neraca pembayaran Indonesia.

"Selama ini ketika neraca pembayaran tertekan, kita banyak berbicara mengenai bagaimana membawa dolar masuk ke Indonesia. Salah satu caranya dengan B50," ujar Fakhrul.