Saat Paceklik Mengancam, Pemerintah Pastikan Stok Beras Aman

JAWA TIMUR - Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga meski memasuki musim paceklik. Penyaluran bantuan pangan dipercepat untuk menjaga pasokan beras sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta Perum Bulog mempercepat distribusi bantuan pangan, khususnya bagi masyarakat yang masuk desil 1 hingga desil 4.

Hal itu disampaikan Zulhas saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Balai Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (10/9/2026).

Di lokasi tersebut, sebanyak 400 penerima bantuan pangan mendapatkan total 12 ton beras. Masing-masing menerima 30 kilogram yang merupakan rapel bantuan untuk Juli, Agustus, dan September 2026.

“Ini sebagai bentuk respons cepat atas keluhan masyarakat. Kita sebut ini gerak cepat bantu rakyat,” ujar Zulhas.

Data Perum Bulog per 10 September 2026 mencatat, penyaluran bantuan pangan periode Juli-September telah mencapai 49,86 persen. Program tersebut dialokasikan sekitar 1 juta ton beras untuk 33,2 juta penerima manfaat.
Pemerintah juga telah menyiapkan tambahan 1 juta ton beras untuk bantuan pangan periode Oktober-Desember 2026.

“Bapak Ibu yang dapat beras ini sampai September 30 kg, akan dapat lagi untuk tiga bulan berikutnya,” kata Zulhas.

Untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga, Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya menyalurkan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), menyediakan 150 ribu ton jagung SPHP bagi peternak UMKM, serta melelang 380 ribu ton beras sebagai bahan baku industri tepung beras dengan harga minimal Rp11.000 per kilogram.

Di Jawa Timur, bantuan pangan Juli-September menyasar 5,69 juta penerima dengan alokasi sekitar 170 ribu ton beras. Khusus Kabupaten Kediri, alokasinya mencapai sekitar 7.542 ton untuk 251.412 penerima manfaat.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, penyaluran bantuan pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Meski begitu, Pemerintah diminta tidak lengah terhadap potensi kenaikan harga beras yang diperkirakan masih berlanjut hingga awal tahun depan.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa menilai, pergerakan harga beras sepanjang tahun ini tergolong anomali. Sebab, kenaikan terjadi sejak Januari hingga Agustus, termasuk ketika sejumlah daerah memasuki periode panen.

“Sejak Januari sampai bulan Agustus kemarin, beras selalu menjadi penyumbang inflasi,” ujar Dwi kepada Rakyat Merdeka Group, Jumat (11/9/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sepanjang Januari-Juli 2026 terdapat surplus beras sekitar 4,03 juta ton. Namun, pada periode yang sama Bulog menyerap sekitar 3,5 juta ton beras. Dengan demikian, surplus yang beredar di pasar hanya sekitar 500 ribu ton.

Menurut Dwi, besarnya penyerapan Pemerintah membuat ketersediaan beras di pasar menjadi relatif terbatas.

Kondisi itu membuat harga sulit turun meski memasuki masa panen raya.

Kendati demikian, dia menilai kebijakan bantuan beras tetap tepat karena dapat membantu masyarakat sekaligus meredam tekanan harga pangan.

Dwi juga mendorong Pemerintah mengevaluasi penerapan harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Menurutnya, kebijakan tersebut semakin sulit diterapkan karena biaya produksi dan harga gabah di tingkat petani terus meningkat.

Berdasarkan perhitungan Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), biaya produksi beras premium telah mencapai sekitar Rp15.052 per kilogram ketika harga gabah berada di kisaran Rp6.500 per kilogram.

Sementara itu, harga gabah saat ini disebut telah menembus lebih dari Rp8.000 per kilogram. Kondisi tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Pemerintah untuk menjaga harga beras tetap terjangkau tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.