Pendapatan Negara Tumbuh 25,4 Persen, APBN Tetap Sehat

JAKARTA — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2026 masih terjaga. Pendapatan negara tumbuh 25,4 persen secara tahunan, sementara realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp504,3 triliun dari pagu Rp715,34 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65,2 persen dari target APBN. Angka tersebut meningkat 25,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Penerimaan tumbuh sehat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp2.295,7 triliun atau 59,7 persen dari pagu. Realisasi belanja tersebut tumbuh 17,1 persen secara tahunan.

Dengan kondisi tersebut, defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara keseimbangan primer masih positif Rp154 triliun.

Menurut Suahasil, kondisi itu menunjukkan pendapatan negara masih mampu menutup belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Dari sisi penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) menjadi salah satu penopang utama. Penerimaannya mencapai Rp591,5 triliun atau tumbuh 38,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan PPh nonmigas juga menunjukkan kinerja positif. Hingga Agustus, penerimaan dari sektor ini mencapai Rp722,2 triliun atau 62,6 persen dari target, tumbuh 16,6 persen secara tahunan.

Sementara itu, PPh migas mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 63,8 persen. Realisasinya mencapai Rp39 triliun atau 70,6 persen dari target.
“Kalau harga migas dunia meningkat, perusahaan mendapatkan tambahan pendapatan sehingga kemungkinan akan membayar pajak lebih tinggi,” jelas Suahasil.

Namun, tidak seluruh pos penerimaan mengalami peningkatan. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak lainnya tercatat Rp56,4 triliun, turun 15,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga akhir Agustus mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang PPh migas, PPh nonmigas, serta PPN dan PPnBM.

TKD Capai Rp504,3 Triliun
Di sektor transfer ke daerah, pemerintah telah merealisasikan TKD sebesar Rp504,3 triliun atau sekitar 70,5 persen dari pagu terbaru Rp715,34 triliun.

Pagu TKD 2026 sebelumnya ditetapkan Rp693 triliun. Namun, pemerintah kemudian menambah alokasi sebesar Rp22,34 triliun untuk merespons kebutuhan daerah, termasuk penanganan bencana.

Dari tambahan tersebut, Rp10,6 triliun dialokasikan untuk penanganan bencana dan Rp18,9 triliun untuk kebutuhan nonbencana.

“Kita selalu mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh daerah,” kata Suahasil.
Dengan pagu terbaru tersebut, masih terdapat sekitar Rp211,04 triliun anggaran TKD yang belum tersalurkan hingga akhir Agustus.

Pemerintah memastikan penyaluran TKD akan terus dilakukan tepat waktu agar pemerintah daerah dapat menjalankan program pemerintahan dan pelayanan publik.

“APBN dan APBD itu merupakan satu kesatuan upaya negara membangun daerah dan memberikan layanan publik,” tegas Suahasil.

Sementara itu, strategi pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun masih berjalan sesuai rencana.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan strategi penerbitan SBN tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga tingkat imbal hasil surat utang pemerintah.

“Dengan strategi yang on track, kami harapkan tetap dapat menjaga level timbal hasil dari SBN kita,” ujarnya.