Pendidikan Gratis hingga PTN Diproyeksi Butuh Rp302 Triliun

JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga perguruan tinggi negeri (PTN) membutuhkan anggaran besar. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memperkirakan kebutuhan dananya mencapai sekitar Rp302 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut masih dalam tahap pemetaan bersama Pemerintah. Perhitungannya mencakup pendidikan gratis jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
Untuk pendidikan dasar dan menengah, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp210 triliun. Sedangkan pendidikan tinggi membutuhkan sekitar Rp92 triliun.

“Totalnya hampir Rp302 triliun,” kata Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Menurut Said, penerapan pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, Banggar DPR menyiapkan sekitar Rp5 triliun untuk proyek percontohan.

Skema bertahap tersebut dinilai diperlukan agar persiapan program sekaligus tata kelola anggarannya dapat dilakukan secara matang. Pendidikan gratis ditargetkan mulai diterapkan pada 2028 dengan cakupan sekitar 60-75 persen, kemudian mencapai 100 persen pada 2029.

“Pendidikan gratis pada 2028 bisa dimulai sekitar 60-75 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029,” ujarnya.

Said juga menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah, termasuk kebutuhan tenaga pendidik.

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan, Pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menggratiskan pendidikan di PTN.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Brian menyebut kebutuhan tersebut mencapai Rp93,74 triliun. Anggaran itu mencakup 2.833.169 mahasiswa pada PTN akademik dan vokasi, mulai jenjang D3, D4 hingga S1.

“Nilainya Rp93.742.969.840.000,” kata Brian, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat (25/9/2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan Pemerintah masih menyusun grand design pendidikan sebelum menetapkan kebutuhan anggaran secara lebih rinci.

Pemerintah juga akan mengevaluasi pemanfaatan anggaran pendidikan yang saat ini mencapai sekitar Rp824 triliun per tahun. Anggaran tersebut tersebar di pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke daerah (APBD),” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Suahasil menjelaskan, anggaran pendidikan pemerintah pusat saat ini tersebar di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Agama.

Evaluasi juga akan mencakup berbagai program pendidikan yang telah berjalan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, hingga program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” katanya.
Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai terdapat ruang fiskal untuk mendukung kebijakan pendidikan gratis. Menurutnya, anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp800 triliun dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan, dengan catatan dilakukan penataan dan evaluasi terhadap penggunaannya.

“Semangat Presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,” ujar Didik.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan rencana menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri hingga universitas negeri. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri HUT ke-28 PAN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.

Untuk mempercepat realisasi kebijakan tersebut, Prabowo kemudian menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9/2026).