Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin Masuk Kepengurusan PBNU 2026–2031

JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengumumkan susunan kepengurusan masa khidmah 2026–2031 pada Rabu malam (30/9/2026). Struktur baru tersebut mencakup 210 pengurus, bertambah 21 orang dibandingkan hasil Muktamar sebelumnya.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan, penambahan jumlah pengurus dilakukan untuk memperluas keterwakilan dan pemerataan di lingkungan Nahdlatul Ulama.

“Secara keseluruhan hasil muktamar di Lampung seluruh jajaran pengurus PBNU 189 orang, dan yang sekarang total semuanya 210 orang, mengalami kenaikan sebesar 21 orang. Ini dimaksudkan kita ingin ada pemerataan,” ujar Gus Kikin dalam konferensi pers, Rabu malam.

Menurut Gus Kikin, pemerataan tersebut mencakup keterwakilan lintas generasi, jajaran organisasi, hingga lembaga-lembaga di lingkungan NU.

Sejumlah unsur badan otonom juga mendapat perhatian dalam penyusunan kepengurusan, antara lain Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Pemuda Ansor.

“Dari tiga unsur itu ditambah dengan unsur-unsur yang lain kita seimbang semuanya. Oleh karena itu kita butuh waktu, kita memanfaatkan waktu yang diberikan, yang diamanahkan dari hasil muktamar itu selama satu bulan,” kata Gus Kikin.

Susunan lengkap kepengurusan PBNU 2026–2031 kemudian dibacakan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh.
Dalam struktur baru tersebut, sejumlah tokoh nasional tercatat menempati posisi penting. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dipercaya sebagai Wakil Ketua PBNU.

Sementara itu, dua mantan wakil presiden juga masuk dalam jajaran Mustasyar PBNU. Keduanya yakni Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-13, serta Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12.

Masuknya sejumlah tokoh tersebut melengkapi struktur kepengurusan PBNU untuk masa khidmah lima tahun ke depan.