Sudaryono Benahi MBG, Hemat Anggaran Rp44 Triliun

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari lemahnya pengawasan, praktik pungutan oleh yayasan perantara, hingga kasus keracunan makanan.

Dalam paparan Transformasi MBG 2.0 di Gedung Usmar Ismail, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono mengibaratkan upaya membenahi program tersebut seperti bermain ular tangga. Saat perbaikan mulai menunjukkan hasil, kasus keracunan bisa membuat upaya yang sudah dilakukan kembali mundur.
“Ketika ada satu kasus keracunan, kami seperti bertemu ular dan kembali ke bawah lagi,” ujarnya.

Sudaryono mengungkapkan, saat mulai menjabat pada awal Juli lalu, dirinya menemukan persoalan serius dalam tata kelola BGN. Sebanyak 700 personel harus mengawasi sekitar 27.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi tersebut membuat pengawasan belum optimal dan membuka celah penyimpangan.

Salah satu yang ditemukan adalah praktik jual beli titik layanan dapur oleh yayasan perantara. Mereka memungut Rp500 hingga Rp1.500 dari setiap ompreng. Berdasarkan catatan Kejaksaan, hampir 600 dapur terafiliasi dengan yayasan semacam itu. Pendapatan yang diperoleh bahkan bisa mencapai Rp1 miliar per hari tanpa keterlibatan operasional yang nyata.

BGN kemudian menertibkan yayasan tersebut melalui pembaruan perjanjian kerja sama. Pengadaan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional MBG juga dipangkas. Selain itu, dilakukan pergantian pegawai hingga level eselon II serta perubahan skema insentif dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi.

BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per porsi. Kebijakan efisiensi tersebut diklaim menghasilkan penghematan hingga Rp44 triliun selama 100 hari kerja. Sekitar Rp160 miliar juga telah dikembalikan ke kas negara sebagai tindak lanjut temuan pemeriksaan.

Pengawasan keuangan turut diperketat. Dari 26.385 dapur yang menjadi perhatian BGN, sebanyak 6.100 belum menyampaikan laporan penggunaan dana harian.

Di sektor keamanan pangan, BGN menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan. Rasio insiden keamanan pangan tercatat turun dari 5,3 pada 2025 menjadi 3,9 sepanjang Januari-Juli 2026, dan sekitar 3,5 pada Juli-Oktober 2026. Meski membaik, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa.

Untuk menekan risiko, BGN memperketat standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait waktu dan suhu penyimpanan makanan. Penggunaan label waktu konsumsi dan segel wadah makanan juga diperkuat.

Pengawasan berbasis teknologi mulai diterapkan melalui CCTV yang terhubung dengan kantor pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan (AI). Saat ini, sistem tersebut telah terpasang di 70 SPPG. BGN menargetkan perluasan hingga 5.000-10.000 SPPG pada akhir 2026.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan, mulai dari orang tua siswa, guru, kepala sekolah hingga petugas posyandu. Melalui platform Radar MBG, publik dapat memantau menu harian, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, serta kandungan gizi makanan.

Perluas Sistem Prasmanan
Selain pembenahan tata kelola, BGN mulai memperluas metode penyajian MBG secara prasmanan. Setelah diuji coba di 66 dapur, program ini akan diperluas ke sekitar 230 dapur tambahan. Target jangka panjangnya, 5.000-10.000 SPPG menerapkan sistem tersebut hingga akhir tahun.

Dalam skema ini, makanan dibawa ke kelas sesuai jumlah siswa dan disajikan dalam kondisi hangat. Suhu makanan dijaga minimal 60 derajat Celsius untuk memastikan keamanan saat dikonsumsi.

BGN juga menyiapkan platform Loka MBG untuk membuat pengadaan bahan pangan lebih transparan dan mengacu pada harga pemerintah. Peluncuran awal direncanakan November, disusul peluncuran utama pada Desember 2026 dengan tujuh komoditas prioritas.

Sudaryono berharap peningkatan kebutuhan pangan untuk MBG turut menggerakkan ekonomi masyarakat, terutama petani, peternak, UMKM, dan pelaku distribusi.

Menurutnya, manfaat program tidak boleh hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok pangan.