DPRD Tangsel Soroti Penanganan Banjir & Pool Taksi Listrik

SETU-Para anggota DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memaparkan capaian kinerjanya saat Coffee Morning bersama insan pers di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (29/10). Forum tersebut sekaligus membahas sejumlah persoalan strategis di daerah.

 

Mengusung tema 'Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2026', kegiatan ini diisi dengan pemaparan dari pimpinan komisi dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Tangsel. Berbagai isu dibahas, mulai dari pemerintahan, legislasi, pengawasan, pendapatan daerah, hingga penanganan banjir.

 

 Wakil Ketua I DPRD Tangsel, Mustopa mengatakan, keterlibatan insan pers penting agar masyarakat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama 2026.

 

 “Menjadi diskusi yang menarik, karena teman-teman dewan memaparkan kinerjanya sepanjang tahun 2026 ini,” ujarnya.

 

 Ketua Komisi I DPRD Tangsel, Ledy MP Butar Butar menjelaskan, bahwa komisinya yang membidangi pemerintahan dan hukum berupaya menjalankan fungsi secara responsif terhadap berbagai aspirasi masyarakat.

 

 Ia menegaskan, komunikasi antara lembaga legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar persoalan yang berkembang dapat diketahui dan ditindaklanjuti secara tepat.

 

 “Prinsipnya kita juga ingin menjadi lembaga legislatif yang responsif dan komunikatif sebagai teman-teman juga bisa mengetahui apa yang sedang berkembang di lembaga pemerintahan Kota Tangsel,” jelasnya.

 

 Sementara, Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda Bastian memaparkan bahwa pelaksanaan tugas DPRD pada triwulan III tetap berfokus pada tiga fungsi utama, yakni penganggaran, legislasi, dan pengawasan.

 

 Ia menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam fungsi pengawasan adalah keberadaan pool taksi listrik di wilayah Ciputat. Menurutnya, persoalan tersebut telah dibahas dengan melibatkan komisi yang berkaitan dengan perangkat daerah teknis.

 

 “Kami memanggil bersama, ini menarik biar teman-teman juga tahu, bersama dengan komisi yang menangani dinas teknis yaitu teman-teman Komisi IV, kemarin hadir bersama Pak Rachmat,” jelasnya.

 

 Di bidang pendapatan daerah, Ketua Komisi III DPRD Tangsel, Made Laksmi menekankan pentingnya pencapaian target pendapatan yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil. Menurutnya, kinerja organisasi perangkat daerah perlu terus dievaluasi agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan.

 

 Ia juga menegaskan, bahwa kebijakan fiskal harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada angka penerimaan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

 

 “Kita memastikan setiap kebijakan fiskal dan pelayanan publik berjalan tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Tangsel,” terangnya.

 

 Persoalan banjir turut menjadi perhatian dalam pemaparan Ketua Komisi IV DPRD Tangsel, Rachmat Hidayat. Ia mengatakan, pihaknya terbuka terhadap dialog dan siap menjadi jembatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.

 

 Menurut Rachmat, persoalan yang disampaikan warga perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Salah satu hal yang mendesak adalah memastikan pekerjaan penanganan banjir berjalan sesuai rencana, terutama ketika musim penghujan mulai berlangsung.

 

“Terkait solusi banjir, diingatkan agar pekerjaan di lapangan tidak mengalami keterlambatan karena sudah memasuki musim penghujan. Penyelesaian masalah banjir di setiap wilayah harus benar-benar optimal dan tuntas agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat,” kata Rachmat.

 

 Selain persoalan pembangunan dan pelayanan publik, DPRD Tangsel juga menyoroti pentingnya menjaga integritas serta kedisiplinan anggotanya. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Tangsel, Zulham Firdaus saat menjelaskan tugas lembaganya dalam menjaga etika anggota dewan.

 

 Zulham menyebut Badan Kehormatan berpedoman pada Kode Etik Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tertib DPRD. Pedoman tersebut menjadi acuan dalam memfasilitasi komunikasi, melakukan konfirmasi, serta menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas anggota DPRD.

 

 Dia menegaskan, upaya menjaga kehormatan lembaga harus disertai dengan sistem komunikasi dan pelaporan internal yang baik. Setiap anggota dewan juga diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.

 

 “Sebagai penjaga marwah anggota DPRD, Badan Kehormatan berkomitmen mendukung peningkatan sistem komunikasi laporan secara internal. Mengingat DPRD adalah lembaga publik, seluruh anggota harus terus membangun kinerja yang bersinergi dan berkolaborasi sesuai dengan ranah, jalur, dan prosedur tugas masing-masing,” tutupnya.(dra)