Pemprov Banten Gandeng ICW Perkuat Pengawasan Pengadaan

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat sistem penanganan aduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa (barjas). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan transparansi sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, aduan masyarakat harus dipandang sebagai bentuk partisipasi publik sekaligus peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Andra saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Pengadaan Barjas Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis (12/11/2026).

Ia meminta jajarannya merespons setiap laporan secara cepat, objektif, dan berdasarkan bukti. Penanganan tidak boleh menunggu hingga persoalan berkembang menjadi temuan pemeriksaan, kerugian keuangan daerah, atau perkara hukum.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi maupun penyerapan anggaran, tetapi menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memastikan uang rakyat memberikan manfaat nyata.

Andra juga memberikan lima arahan kepada jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota. Di antaranya mempercepat penanganan aduan, memperkuat pengawasan preventif, membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kompetensi serta integritas aparat pengawasan, dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Ia mengapresiasi kolaborasi ICW bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Banten. Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut Forum Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada 14 Oktober 2026.

Andra juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten untuk aktif membina inspektorat kabupaten dan kota agar standar penanganan aduan dapat diterapkan secara merata.

Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina mengapresiasi keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi SOP penanganan aduan publik yang sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.

“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” kata Almas.

Ia menjelaskan, ICW telah melakukan kajian dan pengawasan terhadap sektor pengadaan barang dan jasa selama 15 tahun terakhir. Upaya tersebut bertujuan mendorong pengelolaan pengadaan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Diskusi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, serta Kepala Biro Pengadaan Barjas dan LPSE Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono. Kegiatan juga diikuti puluhan perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Banten.