Fraksi di DPRD Pandeglang Soroti Rendahnya Penerimaan PAD

PANDEGLANG – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang, menyoroti soal rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021.

Dalam APBD TA 2021, PAD dianggarkan Rp 226,97 miliar, namun di akhir tahun hanya terealisasi Rp 196,06 miliar atau 86,38 persen.

Sekretaris Fraksi PAN-BB, Candra Angga Rahmayanda, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (22/6/2022) sore, mengatakan peningkatan PAD menjadi solusi penyelesaian pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

“Fraksi Partai Amanat Nasional Bulan Bintang terus mendorong agar pemerintah daerah fokus dalam hal meningkatkan PAD. Kami berharap pemerintah daerah agar terus berupaya memaksimalkan semua potensi, sehingga dapat meningkatkan PAD,” ujar Candra.

Masalah rendahnya penerimaan PAD juga menjadi salah satu fokus Fraksi PKS. Fraksi PKS meminta penjelasan kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita terkait tidak tercapainya target PAD tahun 2021.

“Fraksi PKS meyakini sesungguhnya bila dilakukan intensifikasi pendapatan, penekanan angka kebocoran di pos retribusi dan penyesuaian regulasi yang mungkin maka PAD masih bisa ditingkatkan lagi. Mohon tanggapan,” ujar anggota Fraksi PKS, Hasanudin, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya.

Kemudian Fraksi Demokrat meminta Pemkab Pandeglang dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah. Fraksi Demokrat mengharapkan, agar ada terobosan-terobosan baru atau langkah konkret terkait kebijakan pendapatan pajak dan retribusi yang inovatif, pengawasan dan laporan pendapatan yang akuntabel serta pemberdayaan aset yang kurang optimal pengelolaannya.

“Kami menemukan Bapenda sebagai leading sector terkait belum dapat memberikan sosialisasi seluas-luasnya terkait sistem aplikasi PBB dan cara alternatif pembayaran pada bank/lembaga keuangan yang ditunjuk, adanya data tagihan tahun sebelumnya yang tidak sama dengan data wajib pajak, pengawasan Inspektorat pada sektor ini kurang memberikan atensi dan hal ini berpotensi tidak tercapainya PBB,” ujar anggota Fraksi Demokrat, Novia Rahtami.(rie)