Harga Pembelian Pemerintah Tidak Ideal

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin ragu target Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar Bulog memenuhi gudangnya dari beras petani sebanyak 2,5 juta ton bakal terealisasi. Sebab, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah maupun beras yang berlaku saat ini sudah sangat tidak ideal bagi petani.

“Kalau dengan kondisi HPP masih di 82-83 (Rp 8.200-8.300 per kilogram) apakah masih mungkin Bulog menyerap untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” tanya Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Bapanas, Perum Bulog dan ID Food, di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sudin tidak yakin Bulog mampu menyerap hasil panen petani, lantaran sampai saat ini belum ada penyesuaian HPP dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pupuk hingga ongkos transportasi.

Dia berharap, Bapanas segera melakukan pembahasan dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, hingga Presiden untuk meninjau HPP ini.

“Kalau dengan HPP masih Rp 8.200-8.300, wassalam bu­log bisa dapat beras ataupun gabahnya,” ucapnya.

Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka menambahkan, kewenangan Bapanas cukup besar karena mengambil alih beberapa kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Yakni menyusun neraca pangan, merumuskan dan menetapkan stabilitas harga, hingga memutuskan ekspor dan impor pangan.

“Bapanas sebagai regulator dan operator Anda adalah Bulog, ID Food, dan lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap dalam kebijakan yang krusial seperti impor pangan, harusnya ber­dasarkan kebijakan Bapanas. Sementara, kebijakan impor beras 500 ribu ton yang dilaku­kan Bulog ini justru berdasarkan keputusan rapat koordinasi ter­batas (ratas).

“Kalau ratas terus menjadi pedoman bagi Bulog, ya apa gunanya Badan Pangan. Kan Badan Pangan regulatornya, Bulog operatornya. Tapi (Bu­log) selalu patuh kepada ratas,” ujarnya.

Suhardi pun bertanya-tanya, sumber data yang dijadikan Bapanas dalam menentukan neraca pangan khususnya beras. Sementara, data neraca pangan ini merupakan faktor penentu apakah komoditi seperti beras surplus atau defisit. Ini pula yang menjadi dasar kebijakan dalam importase pangan.

Selain itu, Suhardi meminta Bapanas harus memiliki ke­mampuan dalam menentukan harga penjualan di masyarakat dan mengendalikan stok di pasar.

Namun, kemampuan ini diragukan akan mampu dijalankan Bapanas sementara dalam menguasai stok saja Bulog mengalami kesulitan. “Saya melihat yang kuasai stok adalah mafia pangan,” ujarnya.

Padahal, DPR menaruh hara­pan besar Bapanas ini bisa ber­hadapan dengan mafia pangan dalam upaya mengendalikan harga dan stok pangan. Bapanas mesti membuat kebijakan alo­kasikan anggaran yang memang bisa berhadapan apple to apple dengan mafia pangan.

“Manfaatkan Bulog, ID Food, dan lainnya. Sehingga dengan pangan ini, petani tidak terus-terusan miskin tapi mafianya terus kaya. Ini kan masalah yang dihadapi bangsa ini,” tambah dia.

Kepala Bapanas Arief Pra­setyo Adi mengaku sudah melaporkan kepada Presiden soal HPP ini. Dalam perhitungannya dengan menyesuaikan kenaikan harga BBM, kenaikan HPP kurang lebih sekitar 8 - 9 persen.

“Jadi kalau (HPP beras me­dium) Rp 8.300 per kilogram, konversi atau penambahannya sekitar 6 persen atau sekitar Rp 8.800-8.900. Di angka itu saya rasa Bulog bisa melakukan penyerapan,” katanya.

Dia memastikan, walau saat ini belum ada perubahan ter­hadap HPP untuk GKP dan be­ras medium, Bulog tetap diberi kebijakan fleksibilitas harga untuk melakukan pembelian beras petani. Sehingga Bulog tetap bisa menyerap hasil panen petani melalui pembelian beras komersial dan cadangan beras pemerintah.

Bapanas juga telah menugas­kan Bulog melakukan penyera­pan CBP sebanyak 2,4 juta ton.

“Jadi dua ini (pembelian beras komersial dan CBP) bisa diker­jakan. Kita berikan fleksibilitas jika pada waktunya nanti diper­lukan untuk melakukan penyera­pan,” katanya. rm.id