Jika Gagal Kendalikan Harga Bapok

JAKARTA - Pemerintah terus meracik strategi agar harga kebutuhan bahan pokok (bapok) tidak melonjak saat bulan Ramadan dan Lebaran. Salah satunya, memberikan sanksi kepada kepala daerah yang tidak bisa menjaga harga bahan bapok.
Kemarin, Kementerian Perdagangan (Kemendag) meng­gelar Rapat Kerja (Raker) 2023 dengan tema Transformasi Perdagangan Mendukung Pem­bangunan Ekonomi Bernilai Tambah Dan Berkelanjutan di Lampung.
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Raker kali ini lebih kompleks. Terutama, dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, baik di dalam maupun luar negeri.
Apalagi, prediksi lembaga in­ternasional terhadap pertumbu­han ekonomi bakal lebih berat.

“Ekonomi outlook-nya begitu. Baik IMF, Bank Dunia. Tapi kita optimistis, tahun ini mudah-mu­dahan perdagangan khususnya ekspor, sekurang-kurangnya kita pertahankan sama (seperti tahun lalu). Syukur-syukur bisa lebih baik,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini.

Terkait hal itu, Kemendag telah menyiapkan strategi. Per­tama, membangun ekosistem yang di dalamnya terdapat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ritel modern, perbankan, pembiayaan ekspor dan marketplace.
Kedua, memperluas pasar. Bukan hanya ke pasar tradisional barat, tetapi juga memak­simalkan peluang antar negara ASEAN melalui perjanjian perdagangan internasional.
“Dengan Filipina dan Ma­laysia, kita naik tajam. Juga dengan Asia Selatan, Bangla­desh, Pakistan, India, juga ke Afrika,” beber Zulhas.

Tak ketinggalan, dalam kesempatan ini, Zulhas menyinggung persiapan bulan Ramadan dan Lebaran.
Menurutnya, kerja sama Pemerintah dengan kepala daerah sangat baik. Bahkan, setiap minggu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menggelar rapat terkait inflasi, ketersediaan barang dan harga.

Menariknya, Zulhas mem­beberkan kepala daerah yang gagal mengendalikan harga di daerahnya akan kena setrap.
“Yang inflasi tinggi, bupati/wali kota tidak boleh keluar negeri, bahkan anggarannya nggak boleh lebih. Ini ketat. Kita dipimpin Menko Perekonomian langsung, juga Mendagri, setiap minggu,” ungkapnya.

Namun, di balik sanksi terse­but, kepala daerah juga diberikan kewenangan lebih. Seperti 2 persen anggaran cadangan dae­rah untuk rencana tak terduga.

Sehingga, ketika terjadi kenai­kan harga bahan pokok lebih dari 5 persen, Pemerintah Daerah boleh mensubsidi biaya trans­portasinya.

Contohnya, ketika bawang dari Padang dikirim ke Lam­pung, atau telur dari Jawa dikirim dari Lampung. Biaya transportasinya diganti oleh Pemerintah, sehingga harganya bisa kembali turun.
“Yang paling penting, Lebaran stoknya cukup. Saya lagi gencar untuk daging, gula, bawang pu­tih, minyak goreng, dan terigu, karena nanti orang beli kue,” ucap Ketua Umum PAN itu.
Dari semua komoditas, Zulhas paling mewaspadai kenaikan harga cabe. Pasalnya, komoditas yang satu ini paling rentan ketika datang musim hujan, padahal kebutuhannya besar.
“Kalau yang lain saya kira ketersediaannya, saya jamin,” cetusnya.

Sampai saat ini, komoditas yang harus diadakan melalui impor juga berjalan lancar. Di antaranya kedelai, terigus, bawang putih dan gula.

Soal Minyakita, Zulhas menganggap gejolak yang terjadi be­lakangan terakhir justru karena keberhasilan Pemerintah.
Saat ini, hampir seluruh ma­syarakat membeli Minyakita. Padahal, tujuan awal diluncur­kannya Minyakita hanya untuk masyarakat kalangan bawah.
Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perpindahan kon­sumsi. Sebesar 80 persen kon­sumen minyak goreng kemasan premium, beralih ke Minyakita.

“Ya nggak cukup minyaknya. Kita kembalikan lagi ke pasar tradisional. Yang di marketplace kita take down,” ingat Zulhas.
Sehingga, saat ini kembali ditaruh di pasar tradisional. Bentuknya ada dua. Yakni, Minyakita 30 persen, dan sisanya minyak curah. Dengan begitu, emak-emak yang ingin membeli setengah liter, ada barangnya.

“Karena kalau pakai Minyakita, kalau di ritel modern, akhirnya teman-teman belinya juga Minyakita. Bungkusnya sama, pengemasannya sama, yang satu Rp 14 ribu yang satunya lagu Rp 21 ribu. Ya tentu milih Minyakita,” seloroh Zulhas.
Berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET), Minyakita tak boleh lebih dari Rp 14 ribu per li­ter. Karenanya, Kemendag akan terus mengawasi agar harga yang beredar di masyarakat tak lebih dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah.

“Kalau harganya lebih, ba­rangnya akan disita. Kalau ada yang jual lebih dari Rp 14 ribu, lapor saja, nanti Satgas ambil. Karena kita sudah tambah. Biasanya sebulan 300 ribu ton, sekarang sudah jadi 450 ribu ton,” tandas Zulhas. rm.id