Pejabat Pamer Kekayaan

JAKARTA - Presiden Jokowi ikut menyoroti kelakuan pejabat yang suka pamer kekayaan. Dia kecewa berat dengan prilaku seperti itu karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Kekecewaan Jokowi ini disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Kebijakan Di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, di Istana Presiden, Jakarta, kemarin. 

Kekecewaan Jokowi terlihat jelas dari raut mukanya. Beberapa kali Jokowi sempat menarik napas panjang saat menyinggung soal pejabat yang suka pamer kekayaan.

Jokowi yang mengenakan batik warna warni, mula-mula membahas soal program pembangunan. Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani, jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak selesai di 2024.

Kemudian, Jokowi menyinggung soal Aparatur Sipil Negara alias ASN dan reformasi birokrasi. Menurutnya, inti reformasi ini adalah rakyat terlayani secara baik. Dia pun menyinggung soal pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pamer kekayaan yang sedang jadi omongan di dunia nyata dan dunia maya.

"Saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, kepada pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, pada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Kalau seperti itu, pantas rakyat kecewa," tutur Jokowi, agak mengancam.

Menurut Jokowi, kekecewaan rakyat karena menilai pelayanan birokrasi masih belum baik, tetapi perilaku pejabatnya jemawa, pamer kuasa, pamer kekayaan, dan hedonis.

"Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya. Memberi tahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang boleh dilakukan," pintanya.

Bukan hanya di lingkungan Kemenkeu, Jokowi juga mengingatkan kepada Kapolri, Jaksa Agung, dan kepala penegak hukum lainnya untuk membenahi persoalan di internal, baru membersihkan kementerian/lembaga lainnya.

"Sekali lagi, saya ingin tekankan jangan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita. Jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial. Kalau aparat birokrasi, ya sangat-sangat tidak pantas," pesan Jokowi, kecewa.

Mendapati arahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan memperbaiki kementerian yang dipimpinnya.

"Iya, kita perbaiki sesuai arahan Bapak Presiden," ujarnya saat diminta tanggapannya di Istana Negara, kemarin.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara langsung bertindak cepat menertibkan pejabat Kemenkeu yang jadi sorotan. Selain mencopot Pegawai Pajak Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu telah mencopot jabatan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, dari jabatannya. Hal ini dalam rangka memudahkan pemeriksaan.

Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan telah mengusut harta Eko dan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kemenkeu Kantor Wilayah Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo.

KPK sudah memanggil Rafael untuk menanyakan sumber kekayaannya Rp 56 miliar, Rabu kemarin. Ada beberapa temuan baru KPK dalam pemeriksaan itu. Misalnya, Harley Davidson yang dimiliki Rafael ternyata bodong, tidak terdaftar di Samsat.

Pelat nomor kendaraan yang beredar di media sosial, bernomor B 6000 LAM, adalah palsu. Selain kendaraan mewah, KPK juga mendalami aset Rafael yang berada di Minahasa Utara, Sulawesi Utara dan Yogyakarta.

Pahala menyatakan proses pendalaman aset di Yogyakarta lebih rumit dibandingkan dengan Minahasa Utara. Untuk itu, KPK bakal memanggil kembali Rafael.

"Saya pikir kolaborasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan mengefektifkan pemeriksaan," katanya.

KPK juga mulai memeriksa harta Eko. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK 15 Februari 2022, harta kekayaan Eko mencapai Rp 15,7 miliar. Ia juga berutang sekitar Rp 9 miliar, sehingga jumlah kekayaannya Rp 6,7 miliar. Eko mempunyai dua bidang tanah dan bangunan di Malang dan Jakarta Utara dengan estimasi nilai Rp 12,5 miliar.

Eko juga memiliki sembilan mobil yang diestimasi nilainya mencapai Rp 2,9 miliar. Terdiri dari BMW Sedan, Mercedes Benz Sedan, Jeep Willys, Chevrolet, Toyota Fortuner, Mazda 2, Fargo dan Ford Bronco. KPK menyoroti utang Eko yang dalam LHKPN senilai Rp 9 miliar.

"Keanehan itu kita lihat tapi belum kita klarifikasi," kata Pahala.

KPK tengah menyiapkan surat tugas pemeriksaan terhadap harta kekayaan Eko.

"Surat tugas diperiksanya sekarang nih, kita masih koordinasi ini orang di Yogyakarta kan. Ini teknis banget. Kalau kita panggil ke sini kan dia perlu ongkos, misal gitu. Kalau dia bilang 'enggak bisa pak gue lagi kerja' susah juga," terang Pahala.

Senada dengan Presiden, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memperingatkan, kepada seluruh kader agar tidak pamer harta kekayaan. PDIP juga mengawasi para kadernya dengan data laporan harta kekayaan di internal.

"Kita sejak awal ingin menempatkan bahwa godaan kekuasaan sering kali pada aspek-aspek penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan kapital," ungkap Hasto 

Ia membeberkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soerkarnoputri telah bertemu Sri Mul. Pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Mega sebagai upaya yang harus dilakukan dalam menangani kasus pejabat pamer harta kekayaan.

"Kemarin Bu Mega ketemu Sri Mulyani. Ibu memberi dukungan langkah-langkah seperti itu. PDIP mewajibkan berkali-kali, kita beri instruksi kepada kader yang menjadi pejabat negara melaporkan kekayaan," tutur Hasto.

Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Sri Mul yang mendisiplinkan bawahannya. Hal ini sangat penting karena menyiratkan kekuasaan jabatannya digunakan untuk tujuan memperkaya diri. Karena tunjangan kinerja yang besar, bertujuan agar para pegawai tersebut tidak menyalahgunakan jabatannya.

Meski tunjangan kinerja pejabat pajak itu terbilang besar, Santoso menilai tidak dapat membenarkan perilaku pamer kekayaan.

Karena pajak yang umumnya dibayarkan oleh para wajib pajak uangnya berasal dari rakyat yang merupakan konsumen produk wajib pajak.

Mengenai isu adanya geng pejabat di lingkungan Ditjen Pajak Kemenkeu yang berharta melimpah, Santoso meyakini KPK mampu mengungkap kelompok yang diduga telah merugikan negara tersebut.

"Jika geng yang diindikasikan itu benar adanya dan dibongkar oleh KPK maka pendapatan negara melalui pajak akan naik secara signifikan untuk APBN dan APBD," pungkas Santoso. rm.id