Berantas Gepeng Di Ibu Kota

JAKARTA - Masyarakat diimbau tidak memberikan sedekah di jalan. Sebab, selama hal itu masih terjadi, upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberantas Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sulit mendapatkan hasil optimal.

Melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemprov DKIJakarta gencar menindak Pemerlu Pelayan­an Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang marak saat Ramadan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos DKIJakarta, Maria Margaretha mengatakan, pihaknya bersama Satpol PP, TNIdan Polri sudah mulai menertibkan PPKS sejak Februari 2023.

Penertiban dilakukan dengan dua cara. Yakni, persuasif dengan memberi imbauan, peringatan dan teguran. Serta koersif dengan menyelamatkan PPKS untuk bisa dibina di dalam panti-panti sosial milik Dinsos DKIJakarta.

Hasilnya, selama bulan Februari 2023, Dinsos DKIJakarta ber­hasil mengamankan 627 PPKS. Jenis PPKS yang diamankan paling banyak, pada periode Februari sampai Maret 2023 yaitu pe­mulung, pengamen, gelandangan, pengemis dan juru parkir liar.

Maria bilang, penjangkauan PPKS akan terus dilakukan un­tuk menciptakan kenyamanan masyarakat beribadah selama bulan suci Ramadan. Dinsos DKImenerjunkan petugas Pe­layanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) di titik-titik rawan PPKS.

"Juga ada petugas yang beker­ja dalam unit reaksi cepat untuk merespons apabila ada keluhan atau laporan dari masyarakat terkait PPKS,” kata Maria.

Kepala Seksi Perlindungan Jaminan dan Rehabilitasi Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat (Jakpus), Nurlaela mengatakan, selama Ramadan pihaknya mengintensifkan pengawasan di 35 titik rawan PPKS. Titik tersebut di antaranya terse­bar di lampu lalu lintas Jalan Galur Raya, Pasar Senen, Pasar Poncol, Masjid Istiqlal dan Pasar Tanah Abang.

“Kami tingkatkan jadwal pen­jangkauan, monitoring dan mobili­tas,” kata Nurlaela, Senin (27/3).

Selama Ramadan, lanjutnya, Sudinsos Jakpus menyiagakan 83 personel Satgas P3S berikut tiga kendaraan operasional. Pu­luhan personel tersebut dibagi dalam tiga shift yakni pukul 06.00-13.00, pukul 13.00-21.00.

“Ada delapan Posko P3S yang tersebar di Bundaran HI, Harmo­ni, Rawasari, Pasar Senen, Galur, Benyamin Sueb, Bivak Terpadu dan Samanhudi,” paparnya.

Nurlaela mengungkapkan, hingga 26 Maret 2023, sedikit­nya sudah 63 PPKS yang dijang­kau dan dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 di Kedoya, Jakarta Barat (Jakbar).

“Di panti, mereka dilakukan pembinaan keagamaan dan pelatihan keterampilan,” ujarnya.

Dia mengajak warga untuk berpartisipasi memberantas PPKS. Salah satunya, tidak memberikan sedekah kepada PPKS di jalan. Warga bisa menyalurkan sedekah dan infaq ke lembaga resmi atau masjid yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika hal itu dilakukan, maka PPKS di Jakarta Pusat tidak se­makin bertambah,” tandasnya.

Senada dengan Nurlela, Kepala Satpol PP DKIJakarta, Ari­fin mengimbau warga tidak sem­barangan memberikan sedekah. “Sedekah dan infaq baiknya ke lembaga resmi, baik masjid atau organisasi sosial lainnya,” imbuhnya.

Arifin memastikan pihaknya akan menggelar patroli untuk menekan angka pelanggaran ketertiban. Salah satunya, pen­jangkauan PPKS yang marak di Jakarta selama bulan Ramadan.

“Kami akan gencar meng­gelar penjangkauan terhadap gelandangan, pengemis, peker­ja seks komersial dan seba­gainya secara intensif di lima wilayah,” katanya.

Arifin menyebut, mereka yang terjaring akan dibawa ke panti so­sial untuk dibina. Satpol PP juga berkolaborasi dengan instansi terkait akan melakukan penga­wasan, pemantauan dan peninda­kan ke tempat hiburan malam selama Ramadan hingga sehari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Ia menjelaskan, sebanyak 1.500 personel Satpol PP dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi akan diterjunkan melakukan kegiatan pengawasan aktivitas selama bulan Ramadan.

“Dalam melakukan penga­wasan, kami dibantu aparat Polri dan TNI,” jelasnya.

Arifin mengatakan, hingga 25 Maret 2023, pihaknya telah menjangkau 383 PPKS. Jumlah ini berkurang jika dibandingkan Februari 2023, yang berhasil mengamankan 1.248 PPKS.

“Ada gelandangan, pengemis, manusia silver. Total Februari hingga Maret ada 1.631 orang,” kata dia.

Arifin menyebut, pengawasan juga akan dilakukan secara ter­padu dengan melibatkan jajaran Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKIJakarta.

“Kepada pelaku industri pari­wisata, kami juga meminta turut menjaga kesucian bulan Rama­dan dengan mematuhi aturan jam operasional,” tandasnya.

Anggota DPRD DKIJakarta Anggara Wicitra meminta, Pem­prov DKItidak hanya melakukan penjangkauan terhadap PPKS.

“Pemprov DKIseharusnya fokus pada pengendalian dan penanganan masalah PMKS,” kata Anggara Wicitra.

Menurutnya, PPKS memang kerap ada di saat tertentu, terutama di bulan Ramadan. Untuk itu, dia meminta agar Pemprov DKImembenahi program penanganan PMKS. Yakni, program penanganan PPKS di panti-panti sosial dan pemulangan PPKS ke wilayah asalnya.

Kedua program tersebut, kata Ara, harus dilaksanakan Pem­prov DKIdengan harmonis dan humanis serta menjunjung asas kemanusiaan.

Sebab, Anggara mengaku, sering menemukan kasus Pemprov DKImelakukan salah tangkap. Dan, merazia dan memulangkan PMKS dengan tidak sepantasnya.

“Kami menemukan panti-panti yang tidak dirawat dengan baik, dan pelayanannya tidak ramah,” ujarnya. rm.id