Ancam Pemilu 2024

JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengidentifikasi beberapa bentuk serangan siber yang bisa mengancam pemilu. Mulai dari yang bersifat sosial, teknis, hingga transmisi.

Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra menjelaskan, serangan sosial biasanya dapat diprediksi karena bentuknya berupa propaganda hitam, hoaks. Serta, ujaran kebencian.

“Serangan teknis, kita melihat ada beberapa serangan yang akan ke database, aplikasi, jaringan. Ka­lau serangan ke saluran transmisi itu adalah melalui radio, sinyal, dan beberapa hal lainnya,” ujar Ariandi.

Demi mengantisipasi itu, Ari­andi menyebutkan, BSSN sudah meneken kerjasama dengan Komi­si Pemilihan Umum (KPU). Koordinasi itu pun akan terus berjalan hingga selesainya tahapan pemilu.

“Kita juga sudah MoU dengan KPU, sudah saling berkunjung juga satu sama lain. Jadi kita lihat ada beberapa kerentanan dan kita juga sudah beri saran kepada KPU untuk memperbaiki dan lain-lain,” kata dia.

Tak hanya KPU, kerja sama serupa juga dilakukan oleh BSSN bersama kementerian/lembaga yang terkait dengan pemilu. Ari­andi menambahkan, BSSN juga siap turun tangan bila kementerian/lembaga tersebut mengalami seran­gan siber.

National Security Operation Center-nya BSSN bekerja 24 jam setiap hari, kita lihat ada anomali-anomali traffic, kita berikan surat resmi kepada kementerian/lem­baga yang memang kita lihat ada kerentanan-kerentanan agar diper­baiki dan lain-lain,” kata Ariandi.

Sandiman Ahli Madya, Anton Setiyawan menjelaskan, bahaya serangan siber terhadap Pemilu 2024 sebenarnya tidak terlalu besar. Sebab, pemungutan dan penghitungan suaranya masih dilakukan secara manual.

Namun, menurut Anton, upa­ya-upaya mitigasi serangan siber tetap harus disiapkan dengan matang. Karena, rekapitulasinya tetap menggunakan sistem.

“Tinggal kita melindungi sistem di KPU supaya rekapitulasi dan hasil dari pemilu bisa terjaga integritasnya, tidak dirusak orang, tidak ada yang mengganti-ganti, sehingga hasil yang disampaikan sesuai dengan yang ada di bilik-bilik suara,” katanya.

Menurut Anton, KPU telah membangun sistem keamanan si­ber yang baik untuk pemilu.

“Kita berdoa bersama mudah-mudahan bisa kita tangkal dan hindari se­rangan siber sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga berharap masyarakat dan para peserta Pemilu 2024 dapat turut berpartisipasi membantu Pemerin­tah dalam menjaga keamanan siber.

"Untuk masyarakat, saya pikir laksanakan hak pilih dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetap­kan oleh KPU,” tutup Anton.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Puadi men­gatakan, pihaknya mewaspadai ancaman serangan siber di taha­pan kampanye hingga penghitun­gan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Pusat komando disiapkan untuk mencegah data pemilu, terutama data yang dikecualikan, agar tidak bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dia mengatakan, ancaman se­rangan siber kepada penyelenggara pemilu selalu mengintai dalam se­tiap tahapan.

”Serangan siber paling rentan terjadi di tahapan kampanye dan meningkat saat penghitungan dan rekapitulasi suara,” tuturnya.

Kepala Lembaga Riset Keamanan dan Komunikasi (Communication and Information Sys­tem Security Research/CISSReC), Pratama Persadha mengatakan, persaingan politik yang memanas antar peserta pemilu membuat ancaman serangan siber terhadap penyelenggara meningkat. Karena itu, penyelenggara pemilu perlu memperkuat pengamanan sistem secara rutin.

“Dalam era digital, serangan siber dapat menjadi ancaman serius bagi penyelenggara pe­milu. Terlebih, KPU dan Bawaslu banyak menggunakan teknologi dalam pelaksanaan tahapan pe­milu,” ungkap Pratama. rm.id