Coba-coba Gulirkan Amandemen, Bamsoet Dicuekin Surya Paloh

JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, diam-diam masih gerilya menggulirkan isu amandemen. Terakhir ia menawarkan wacana ini ke Partai NasDem. Sayangnya, usulan ini dicuekin Surya Paloh.

Bamsoet belakangan masif mengunjungi kantor-kantor parpol. Dalam kunjungannya, ia juga menyinggung soal amandemen UUD 1945. Misalnya, saat dia mengunjungi Partai NasDem.

Bamsoet mengunjungi Kantor Partai NasDem pada Jumat (1/7). Dia tidak datang sendiri. Bamsoet ditemani Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, dan Hidayat Nur Wahid.

Dia disambut diterima langsung Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Hadir juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem, Enggartiasto Lukita dan Maxi Gunawan, Sekjen Johnny G Plate, Ketua Fraksi Nasdem DPR Roberth Rouw, serta Ketua DPP Amelia Anggraini dan Syarif Alkadrie.

Usai kunjungan, Bamsoet mengklaim, NasDem mendukung kembalinya utusan golongan dalam keanggotaan MPR. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, kehadiran utusan golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah, bisa terakomodir.

“Untuk itu, Bang Surya Paloh juga mengusulkan agar MPR melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, mengkaji kembali secara menyeluruh amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Apakah amandemen tersebut sudah sejalan dengan apa yang menjadi semangat hasrat dan keinginan para pendiri bangsa. MPR akan mempelajari lebih lanjut usulan tersebut,” ucap Bamsoet.

Namun, omongan Bamsoet itu langsung diklarifikasi Sekretaris Fraksi NasDem MPR, Syarief Abdullah Alkadrie.

“Itu wacananya Pak Bamsoet pada saat kunjungan. Saya hadir saat itu. Ketum tidak menanggapi. Ketum bilang utusan golongan, kan, sudah jadi utusan daerah. DPD yang mewakili itu,” ujar Syarief.

Syarief menegaskan, NasDem tidak pernah mengusulkan utusan golongan kembali masuk ke MPR.

“Mas Bambang yang menyampaikan,” ujarnya.

Dalam forum itu, kata Syarief, Paloh juga menyampaikan agar ada konsensus dalam Pemilu 2024 untuk menghilangkan polarisasi di masyarakat. Salah satu wadah yang bisa digunakan adalah melalui MPR.

“Ketum malah memberi usulan nanti di 2024 setelah capres itu sudah resmi, MPR mengundang capres-capres itu. Ini merupakan dalam rangka mendengarkan visi misi sebagai capres. Ini untuk memupuk, meneguhkan politik kebangsaan,” terang Syarief.

Berkompetisi Di Turki
Hal senada dikatakan Sekjen NasDem, Johnny G plate. Kata dia, perlu sebuah kajian mendalam sebelum melakukan amandemen. Termasuk, unsur keterwakilan dalam MPR maupun tugas, kewenangan dan kedudukan MPR di antara dan terhadap lembaga negara lainnya.

NasDem juga meminta agar kajian terkait amandemen UUD 1945 melibatkan unsur masyarakat. Kajian itu dapat dilakukan oleh Lembaga Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, pemuda dan akademisi dari Perguruan Tinggi. (rm.id)