KSP Targetkan Mal Pelayanan Publik Terbentuk di 514 Kabupaten & Kota

JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk membenahi dan mendorong percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) utamanya di daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Langkah ini sebagai upaya bagian dari program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
"Reformasi birokrasi belum optimal karena semua pihak belum serentak bergerak. Kita perlu menyamakan persepsi karena targetnya sudah jelas. KSP siap mengisi posisi leading sektor dalam reformasi birokrasi dan memperkuat program  Wakil Presiden,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko saat memimpin diskusi bersama KPRBN di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (5/7).

"KSP akan mengundang Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan proses pembangunan dan penyelenggaraan MPP. Harapannya, MPP bisa segera dibenahi dan ditambah jumlahnya,”imbuhnya.

Sebagaimana arahan dari Wakil Presiden Maruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), MPP diharapkan sudah terbentuk di 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2024.

Namun hingga saat ini, baru terdapat 57 MPP atau sekitar 11 persen dari target. KSP sendiri adalah lembaga yang mengawal program strategis nasional dan mencarikan solusi atas hambatan-hambatan yang ada.

Oleh karenanya, KSP akan menjembatani proses percepatannya dan mencari debottlenecks atas permasalahan koordinasi yang tersendat.

"Saya membayangkan pelayanan publik di Indonesia sering kali dibatasi oleh ruang. Kita perlu memberi atensi terhadap sulitnya masyarakat di pelosok kabupaten/kota di luar Pulau Jawa untuk mendapatkan pelayanan publik,” kata Moeldoko.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UI yang juga merupakan Sekretaris Eksekutif KPRBN, Eko Prasojo menyoroti komitmen pemimpin daerah yang masih belum serentak terkait penyelenggaraan MPP.

Padahal, penyelenggaraan reformasi birokrasi, salah satunya melalui penyelenggaraan MPP ini, diproyeksikan mampu mengefisienkan anggaran belanja negara dan daerah sebesar 22 persen.

Eko pun menyarankan agar Pemerintah pusat segera membentuk satuan gugus tugas atau satgas yang bekerja menyusun roadmap percepatan pembangunan MPP yang terdigitalisasi dan terhubung dengan OSS (Online Submission System).

"Kemajuan reformasi birokrasi masih terpusat di Pulau Jawa. Stagnasi pemerintahan justru terjadi di daerah, padahal kita sistemnya desentralisasi. Jadi kita harus melompat ke birokrasi digital untuk mempercepat reformasi birokrasi di daerah," kata Eko.(MF/AY/rm.id)