Presiden Kumpulin Parpol Di Istana

JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan enam ketua umum parpol pendukungnya di Istana Negara Selasa (2/5), masih menjadi perbincangan. Hal ini dinilai sebagai bentuk cawe-cawe dalam urusan peta koalisi Pemilu 2024. Namun, ada juga yang menyebutnya wajar.

Salah satu kubu pengkritik tajam itu adalah PKS. Partai Dakwah ini heran, mengapa Par­tai NasDem yang masih dalam barisan pemerintahan tidak diundang. Presiden Jokowi juga dinilai terlalu jauh masuk dalam dinamika politik.

Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai Pemerintah yang hadir di Istana juga menilai aneh sikap PKS. Apalagi, Partai NasDem justru lebih santai menang­gapi pertemuan yang tak dihadiri Surya Paloh selaku ketua umumnya.

Yang nggak diundang Nas­Dem. Kenapa PKS yang kebakaran jenggot? Kan PKS bukan bagian partai koalisi pemerin­tahan. NasDem saja santai. Jadi (PKS) jangan sewot dong,” kata Juru Bicara PPP Achmad Baidowi kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengingatkan, pertemuan presiden dengan partai koalisi pemerintahan hal yang lumrah. Di masa Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY), juga kerap terjadi. Di era pemerintahan SBY, PKS juga pernah tidak diundang. “Biasa saja kan itu. Bukan sesuatu yang harus ditanggapi dengan berlebihan,” tandasnya.

Mantan wartawan media massa milik salah satu taipan besar ini bilang, pertemuan itu sama sekali tak membahas politik praktis 2024. Kalaupun mem­bahas, itu juga hal lumrah. “Ketemunya juga dilakukan di luar jam kerja. Tak ada aturan. Yang dibahas terkait perkem­bangan ekonomi global. Jadi PKS santai saja deh,” pesannya.

Sementara Ketua Umum Re­lawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi juga menilai wajar dan tidak ada yang dilanggar Presiden ikut cawe-cawe dalam konfigurasi peta politik jelang Pemilu 2024.

“Memang presiden sebelum­nya tidak begitu? Jokowi kan pejabat politik, masih dalam batas undang-undang. Kritik mengatakan Jokowi cawe-cawe ukurannya sumir dan abstrak,” tuturnya kepada Rakyat Merdeka '(Tangsel Pos Group), ditemui di kawasan Istora, Jakarta Pusat, dua hari lalu.

Yang pasti, lanjut Budi Arie, kecaman dan kritikan kepada Jokowi tak mengurangi kepua­san publik yang mencapai 82 persen terhadap pemerintahan seperti hasil berbagai lembaga survei. “Saya amat yakin, nanti siapapun yang didukung beliau yang akan menang,” tegasnya.

Terpisah, pengamat komuni­kasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing meyakini, manuver dan gerakan Presiden Jokowi dalam pusaran Pemilu 2024 bermaksud baik.

“Presiden menginginkan pe­milu berlangsung damai. Tidak terjadi polarisasi. Dan program­nya yang belum terselesaikan, uta­manya IKN, dipastikan berlanjut. Tapi memang butuh kehati-hatian. Misalnya dengan menemui selu­ruh partai politik,” kata Emrus kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Berbeda, Suko Widodo, pa­kar komunikasi dari Universitas Airlangga yang juga Ketua Aso­siasi Komunikolog Indonesia menyatakan, lazimnya, dalam komunikasi politik di dunia, presiden petahana tidak begitu cepat dan kentara bicara soal calon presiden selanjutnya.

“Nanti ketika partai poli­tiknya sudah menetapkan calon presiden dan didaftarkan ke KPU, baru presiden petahana bolehlah turut membantu kam­panye capres ini secara serius berkeliling,” tuturnya kepada wartawan.

Sebelumnya , politikus PKS, Mardani Ali Sera heran dengan Presiden Jokowi yang mengaku sengaja tak mengundang Partai NasDem karena dianggap sudah membentuk koalisi sendiri. Pa­dahal, partai besutan Surya Paloh ini belum resmi keluar dari partai koalisi pemerintahan Jokowi.

“Kalau kumpulnya bahas ten­tang negara, NasDem diundang dong. Kalau perlu, PKS, yang di luar koalisi pemerintahan diun­dang semua. Kalau mau bahas yang khusus, di tempat lain, jangan di Istana Negara,” saran Mardani.

Mardani juga bertanya-tanya mengapa Jokowi kerap terlihat cawe-cawe dalam pembentu­kan koalisi jelang Pemilu 2024. Bahkan kerap menyampaikan pilihan politiknya terhadap kan­didat penerusnya.

Mestinya, presiden membiar­kan dinamika politik berkembang dan tak membatasi jumlah calon yang akan berkontestasi. (RM.id)