Kapasitas Fiskal Pandeglang Paling Rendah se-Banten

PANDEGLANG - Kapasitas fiskal daerah (KFD) Kabupaten Pandeglang berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI masuk kategori “Sangat Rendah” dengan rasio KFD di angka 0,948. Posisi tersebut menempatkan daerah yang dipimpin oleh Bupati Irna Narulita menjadi paling rendah kapasitas fiskalnya jika dibandingkan dengan tujuh kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Pandeglang, memiliki KFD yang lebih baik, yakni dengan rasio KFD 1,340 atau kategori “Rendah”. Sedangkan daerah yang memiliki kemandirian fiskal yang tinggi disandang oleh Kota Tangerang Selatan dengan kategori “Sangat Tinggi” di angka 2,625.

Dikutip dari PMK Nomor: 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dalam Pasal 2 disebutkan peta KFD ini dapat digunakan untuk: pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; pertimbangan dalam pembentukan dana abadi daerah; pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah dan/atau; penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kategorisasi KFD oleh Kemenkeu, perhitungan serupa juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan menghitung Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) atau Fiscal Autonomy Index (FAI) yang menggunakan Formula Hunter (1997).

Mengutip laporan BPK RI menunjukkan IKF Kabupaten Pandeglang pada 2019 berada di angka 0,0828 atau lebih rendah dari tetangganya Kabupaten Lebak di angka 0,1181. Daerah dengan IKF tertinggi di Provinsi Banten yakni Kota Tangerang Selatan yang berada di angka  0,5277.         

Dari metode perhitungan tersebut diklasifikasikan IKF pada empat kategori, yakni IKF Belum Mandiri (kurang dari 0,25), IKF Menuju Kemandirian (0,25-0,50), IKF Mandiri (0,50-0,75) dan IKF Sangat Mandiri (di atas 0,75).

Pandeglang Terlalu Bergantung Terhadap Dana Transfer

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyebut, rendahnya kapasitas fiskal disebabkan karena selama ini Pandeglang terlalu bergantung terhadap dana transfer. Sementara di sisi lain potensi daerah belum begitu optimal dalam menutup kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan fiskal yang terbatas kita cukup sulit mengalokasikan anggaran untuk pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Sebab selama ini Kabupaten Pandeglang masih sangat tinggi ketergantungannya terhadap dana transfer pusat," ujar Bupati Irna, dalam acara coffee morning bersama wartawan di Ruang Garuda Pendopo Pandeglang, Jumat 17 Maret 2023 lalu.

Dirinya menekankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Dari 11 objek pajak yang menjadi kewenangan Bapenda, masih terdapat beberapa objek yang penerimaannya belum optimal. Pajak yang dimaksud seperti PBB-P2, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet.

“Tolong kepada Kepala Bapenda untuk lebih giat lagi mengejar target pajak daerah. Lakukan pendataan secara real agar target yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan potensi,” pungkasnya.

Asisten Daerah (Asda) Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Ramadani, saat ditemui Tangsel Pos di kantornya, Selasa (9/5/2023) menjelaskan, peningkatan kapasitas fiskal daerah bisa dilakukan dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

“Kita mau melakukan intensifikasi PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) potensi-potensi yang sudah ada itu kita mau gali lagi, termasuk mungkin ke depan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak, red) mau naik lagi. (Kenaikan NJOP, red) itu tidak masalah juga, karena imbas pembangunan jalan tol Serang-Panimbang kan menaikan kelas jalan juga,” ujar Ramadani.

Kemudian langkah kedua yakni ekstensifikasi, misal dengan melakukan kerja sama pengelolaan aset daerah yang selama ini belum optimal.

“Aset-aset daerah yang selama ini pengelolaannya belum optimal kita kerjasamakan dengan investor yang mampu dan mau mengelola aset-aset kita. Selama ini beban pemeliharaan kita tidak sanggup ngurusin, karena gak ada duit. Mudah-mudahan ada investor yang mau mengelola aset kita, seperti Pulau Liwungan dan Popole,” pungkasnya.(rie)