Sistem Pemilu 2024 Terbuka, Siapa Untung Dan Siapa Buntung?

JAKARTA - Kekhawatiran para calon anggota legislatif dan partai politik mengenai sistem pemilu yang digunakan pada Pemilu 2024, terjawab sudah.

Sebab, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) me­nyatakan menolak gugatan mengenai sistem pemilu.

Dengan putusan MK ini, maka sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka (coblos Caleg). Bukan memilih partai.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Namun, ada satu hakim MK, yakni Arief Hidayat yang mempunyai pendapat berbeda. "Dissenting opinion, bahwa terhadap putusan MK a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opionion dengan pertimbangan," kata dia saat membacakan pendapatnya.

Menurut Hakim Arief, sistem Pemilu proporsional terbuka harus dilihat dari perspektif ideologis filosofis, sosiologis dan yuridis.

"Setelah lima kali penyelenggaraan Pemilu, diperlukan evaluasiperbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah 4 kali diterapkan, yakni 2004, 2009, 2014 dan 2019,” tegas dia.

Bagaimana partai politik memandang putusan MK tersebut? Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, dari partai yang mendu­kung sistem tertutup, menghargai putusan MK.

"Putusan yang bijaksana. Saya menduga, banyak pihak merasa lega dengan putusan MK mengenai sistem pemilu yang digugat ke peradilan ini," katanya.

Meski begitu, ia menilai, sistem terbuka membuat politik gontok-gontokkan dan menipiskan modal sosial gotong royong.

Namun, hal itu dibantah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo. Kata Firman, gontok-gontokkan tak akan terjadi. "Karena, partai punya hak dan kewajiban untuk mengatur,"tandasnya.

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Firman Soebagyo mengenai hal tersebut.

Anda senang dengan putusan MK yang menolak sistem tertutup ya, karena Golkar merupakan salah satu partai yang menolaknya?

Kita semua harus menghormati, patuh dan tunduk terhadap putusan MK. Karena, MK mempunyai wewenang untuk menentukan menolak atau menerima.

Putusan MK itu final and binding (mengikat), meski dari sembilan ha­kim MK, ada satu hakim yang berbeda atau dissenting opinion. Itu artinya, mayoritas hakim memutus, menolak gugatan tersebut. Kalau kita cermati dan dengarkan, putusan hakim MK itu sangat menarik.

Apa menariknya?

Argumentasi dan pandangan-pan­dangan yang disampaikan hakim MK cukup jelas, bahwa apa yang disampaikan (mengenai sistem tertutupatau terbuka) ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi, lebih banyak manfaatnya adalah sistem terbuka, karena bisa memilih langsung para wakilnya.

Ada yang menilai, sistem terbuka ini merampas hak partai politik?

Tidak juga, karena nomor urut Caleg itu, partai yang menentukan.

Ada juga yang menganggap, sistem terbuka membuat gontok-gontokan antar Caleg. Tanggapan Anda?

Tidak ya. Karena, partai punya hak dan kewajiban untuk mengatur. Oleh karena itu, masalah gontok-gontokkan tidak akan pernah terjadi.

Tudingan itu tidak benar?

Saya rasa tidak benar. Itu kan kon­sekuensi dari mereka yang tidak siap menghadapi sistem.

Selanjutnya, apa masukan Anda?

Terkait dengan sistem pemilu, ini kanranahnya pembuat undang-un­dang atau open legal policy. Makanya, MK mengembalikan kepada DPR dan Pemerintah untuk membahasnya. Kalau nanti ada revisi, harus dibuka luas partisipasi publik dan mengako­modir semua pihak.

Apakah Anda yakin, putusan MK ini membuat suara Golkar tetap besar?

Kalau kita melihat peluang yang ada dan kekuatan Caleg di Partai Golkar, saya sangat optimistis bisa meraih suara yang banyak.