Dikritik Blusukan Di Jakarta

JAKARTA - Langkah Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo blusukan di Jakarta dikritik beberapa pihak, karena dianggap mencampuri urusan daerah lain. Namun, banyak juga yang membela Capres PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Akhir pekan lalu, Ganjar keliling Jakarta. Tepatnya, hari Sabtu, Ganjar mendatangi Pasar Warakas dan Pasar Anyar Ba­hari di Jakarta Utara. Sedangkan pada Minggu, Ganjar muter-muter di sekitar Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bukan hanya keliling, Ganjar juga sempat menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus. Tujuannya, untuk meneruskan keluhan para pedagang pasar soal tingginya biaya retribusi.

Langkah ini dikritik PKS, parpol yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli menganggap, Ganjar tak punya wewenang mengurus persoalan Jakarta. Menurutnya, aksi itu sudah melangkahi wewenang Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

Di media sosial, warganet juga ikut mengkritik Ganjar. Beberapa menganggap, Ganjar sudah seolah-olah menjadi atasan Heru. Yang lainnya, menying­gung masalah Jawa Tengah yang banyak belum terselesaikan di masa kepemimpinan Ganjar.

Mengetahui respons negatif seperti itu, Ganjar heran. “Kemarin saya datang ke salah satu pasar. Saya telepon Pak Pj Gubernur DKI, Pak Sekda DKI yang kebetulan dua-duanya saya kenal. Terus di-upload, kok di-bully ya?” ucapnya heran.

Padahal, sambung Ganjar, dia hanya ingin menyampaikan pesan warga kepada pimpinan daerah setempat. Hal semacam ini kerap dilakukannya di daerah mana pun.

Contohnya ketika Ganjar didatangi sejumlah pedagang bakso di Semarang dan persoalan pangan industri rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat. “Saya telepon Wali Kota Bekasi. Saya juga sering ditelepon para kepala daerah. Itu sesuatu yang biasa,” terangnya.

Hal ini juga sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi. Na­mun, Kepala Negara itu tidak ingin mencampuri persoalan tersebut. “Tanya saja Pak Heru. Tanyakan ke Pak Heru,” ucap Jokowi, yang ditemani Heru saat mengunjungi Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Heru mengakui, Ganjar sempat menghubunginya lewat telepon. Namun, tidak sempat diangkat, karena sedang menjadi saksi pernikahan. Meski begitu, Heru mengaku, sudah tahu apa saja yang menjadi keluhan pedagang Pasar Anyar Bahari. Dia su­dah menindaklanjutinya dengan menghubungi pihak Perumda Pasar Jaya selaku BUMD yang mengelola pasar di Ibu Kota.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo, Adian Napitupulu juga tak tinggal diam melihat jagoannya dikritik. Mantan aktivis 98 ini ikut membela. “Yang salah, yang lambat bergerak. Kalau saya dalam posisi Ganjar, ya akan melakukan hal yang sama,” ucapnya.

Menurutnya, Ganjar tidak kehilangan haknya mengadukan keluhan warga Jakarta, meski menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Aksi Ganjar ini juga pernah dilakukan di Bali dan daerah lain.

“Ganjar tak bisa bilang ke warga, nanti akan saya sele­saikan kalau jadi presiden. Sabar saja. Sudah benar dia menelepon pejabat yang berwenang,” tegas Adian.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kokok Dirgantoro juga membela Gan­jar. Menurutnya, aksi Ganjar tersebut masih wajar, selama menyerap persoalan warga. Ter­lebih, Ganjar merupakan Calon Presiden (Capres).

Kokok berharap, Capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 bisa melanjutkan tradisi blusukan Jokowi. Sebab, banyak manfaatnya untuk kebaikan warga. “Dengan blusukan, pejabat bisa mengecek laporan di kertas dengan kenyataan di lapangan,” pesannya.

Sementara, Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Andi Gani Nena Wea mengaku heran dengan pihak yang keberatan dengan aksi Ganjar. Menurutnya, biasa saja seorang kepala daerah, apalagi tokoh yang akan menjadi calon pemimpin nasional, menampung dan men­cari solusi curhatan rakyat di manapun.

Mas Ganjar juga pasti me­nyadari lingkup kewenangannya di Jawa Tengah. Karena itu, beliau menghubungi Pj Gubernur DKI dan Sekda DKI untuk menyampai­kan masalah warga. Dia tidak sok-sokan selesaikan sendiri. Justru ini runut secara hierarki kekuasaan,” terang Andi Gani.