Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas

JAKARTA - Kinerja pemerintah di sektor ekonomi benar-benar mantul alias mantap betul. Per Juli 2023, Bank Dunia menetapkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Dengan capaian itu, maka ekonomi kita sekarang naik kelas di banding sebelumnya.

Dalam kategorisasi terbaru yang dirilis Bank Dunia, Indonesia resmi naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Kenaikan kelas itu berdasarkan Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia yang menguat di tahun 2022, sebesar 4.580 dolar AS.

Angka ini naik 9,8 persen dibanding tahun 2021 dengan GNI sebesar 4.170 dolar AS. Kenaikan GNI ini tak lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup kuat di tahun 2022 sebesar 5,3 persen.

Indonesia sebetulnya sudah pernah masuk kelompok negara menengah atas di tahun 2019. Namun, pukulan pandemi membuat Indonesia kembali turun ke kategori menengah bawah selama dua tahun terakhir.

Dalam Rapat Kabinet Paripurna kemarin, Presiden Jokowi mengaku bersyukur dengan capaian tersebut. "Selama enam kuartal berturut-turut ekonomi kita tumbuh di atas 5 persen," ujarnya, di Istana Negara, Jakarta.

Namun, Jokowi meminta kepada para pembantunya untuk tidak berpuas diri. Jokowi mengingatkan, ke depan dunia masih menghadapi ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik, lanjut dia, bakal berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan. 

Berbagai lembaga internasional sudah memprediksi bakal terjadi perlambatan ekonomi global. International Monetary Fund (IMF) memberi angka 2,8 persen, Bank Dunian memberi angka 2,1 persen. "Sedangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberi angka 2,6 persen. Ini harus kita wasadai," pesan Jokowi.

Agar Indonesia terhindar dari pelambatan ekonomi global, Kepala Negara memberiksan 4 pesan penting. Pertama, fokus dan mewaspadai potensi krisis. Kedua, antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu. Ketiga, pastikan perekonomian di semester II tumbuh positif. "Lalu maksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023," ujar Jokowi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan soal rilis terbaru yang dikeluarkan Bank Dunia kepada Indonesia. Kata dia, status Indonesia berhasil naik di saat ambang batas klasifikasinya juga naik mengikuti kenaikan inflasi global menjadi 4.466 dolar AS. Hal itu dikarenakan pemulihan ekonomi yang kuat.

Febrio menilai, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia naik sebagai negara berpenghasilan menengah atas. Mulai dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022, juga berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan hilirisasi juga berdampak signifikan, mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.

"Ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemiskinan kembali menjadi satu digit di tahun 2021. Serta konsistensi penurunan tingkat pengangguran yang terus mendekati level prapandemi," terang Febrio.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, 30 tahun Indonesia terjebak sebagai negara berpendapatan menengah. Begitu juga Malaysia dan Thailand. 

Hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang masuk ke kelompok negara maju. Sementara, lima negara ASEAN lainnya: Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam, masuk ke dalam kategori berpenghasilan menengah ke bawah.

Dengan capaian itu, Amalia menilai, ekonomi biru menjadi salah satu inovasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Bagi negara-negara ASEAN, ekonomi biru juga bisa meningkatkan kelas pendapatan.

"Tidak berarti ini adalah satu-satunya untuk menciptakan naik kelas dari middle ke high income, tapi ini salah satunya," tuturnya konferensi pers ASEAN Blue Economy Forum, di Tanjung Pandan, kemarin.

Transisi ke ekonomi biru memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sambil mendukung pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di ASEAN.

Menurutnya, ekonomi biru tidak lagi hanya dilihat sebagai upaya kolektif negara-negara anggota ASEAN untuk memitigasi dampak Covid-19. Namun, sebagai mesin baru ASEAN untuk pertumbuhan ekonomi domestik.

Ekonomi biru memaksimalkan potensi ekonomi sumber daya laut dan perairan pedalaman dengan cara yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Juga sebagai jawaban ASEAN terhadap tantangan masa depan," ungkap Amalia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, keberhasilan ini tak lepas dari andil pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kata dia, jika Indonesia ingin keluar dari jebakan middle income, maka Pemerintah harus memacu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi kita memang konstan di angka 5 persen. Untuk sampai di angka tertentu, misalnya batasan middle income tadi. Kalau hanya naik 5 persen untuk keluar dari middle income trap butuh waktu jauh lebih lama," jelasnya.