Soal 34 Juta Data Paspor Bocor

JAKARTA - Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim angkat bicara soal kabar 34 juta data paspor yang diduga bocor. Silmy menyebut, data yang diduga bocor itu merupakan data lama dan bukan data biometrik. Karena itu, Silmy minta masyarakat tetap tenang.

Mantan Direktur Utama Krakatau Steel itu memastikan, data biometrik atau data yang meliputi foto wajah hingga sidik jari tetap aman. “Tidak ada yang bocor. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir,” ujar Silmy usai acara Festival Gen Z 2023 di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut Silmy, setelah melihat struktur data yang diduga bocor itu bukan berasal dari data 2023. Kalaupun ada kebocoran, kemungkinan itu terjadi di masa lampau.

Saat ini, kata dia, Ditjen Imigrasi justru telah memperkuat sistem keamanan antara lain dengan menerapkan ISO 27001:202 terkait sistem keamanan data. “Jadi kami sedang memperkuat dan memperketat pengamanan,” bebernya.

Silmy juga menyebut, belum tentu ada hacker yang terlibat dalam kasus ini. Menurut dia, untuk mengetahui pelaku kebocoran ini harus melalui penyelidikan. Terakhir, Silmy kembali menenangkan masyarakat dengan menegaskan tak ada data biometrik yang bocor. “Saya yang pastikan itu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan kebocoran data pribadi paspor ini diungkap oleh pengamat keamanan siber Teguh Aprianto melalui akun Twitter pribadinya @secgron, Rabu (5/7) lalu.

Dalam keterangannya, ada 34 juta data paspor WNI yang dijual di situs dark web. Data yang diklaim bocor pada Juli 2023 ini berisi nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap pemilik, tanggal lahir, jenis kelamin.

Teguh juga mengunggah potongan gambar yang berisi informasi data paspor WNI yang dijual di situs dark web. Di potongan gambar tertulis data yang dibagikan sebesar 4 Gigabita dengan harga 10 ribu dolar AS atau setara Rp 150 juta.

Menanggapi kabar ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ikut angkat bicara. Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi sudah melakukan investigasi awal dengan mengecek website yang menawarkan data itu maupun informasi dari masyarakat. Hasil sementara, pihaknya menemukan fakta adanya kemiripan dengan data paspor

“Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan, tapi belum dapat dipastikan. Dari detil diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun,” ujar Semuel dalam keterangannya, kemarin.

Meski demikian, kata Semuel, sampai saat ini pihaknya belum menyimpulkan temuan tersebut merupakan data apa, kapan, dari mana dan bagaimana terjadi kebocoran. Karena itu, Kominfo akan melakukan klarifikasi kepada Ditjen Imigrasi.

Senada disampaikan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong. Kata dia, tim yang terdiri dari Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Imigrasi masih menyelidiki hal ini.

“Hasil sementara, ada perbedaan struktur data antara yang ada di Pusat Data Nasional dengan yang beredar,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono mengatakan, kasus ini terjadi karena Pemerintah belum mempunyai cyber security. Karena itu, politisi Partai Golkar ini meminta Pemerintah segera membentuk cyber security. “Selama belum ada cyber security, maka hal-hal seperti kebocoran data ini akan selalu terjadi,” ujarnya, kata Dave, saat dikontak, tadi malam.

Sementara itu, Pakar Keamanan Siber Alfons Tanujaya menyebut sampel data paspor yang bocor kemungkinan valid. Karena ada Nomor Induk Keimigrasian (NIKIM) yang hanya dimiliki Ditjen Imigrasi. Meski begitu, dia mengatakan, data yang bocor sangat terbatas. Karena dari sampel yang ada, hanya memuat nomor paspor, nama lengkap, dan tanggal lahir saja.