Soal OTT, Luhut Vs Firli, Mahfud Pro Luhut

JAKARTA - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua KPK Firli Bahuri berbeda pandangan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK. Luhut menginginkan, OTT tidak dibesar-besarkan, sedangkan Firli menganggap hasil OTT harus disampaikan secara luas. Menyikapi hal ini, Menko Polhukam Mahfud MD lebih setuju dengan Luhut.

Saat menjadi narasumber webinar Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7), Luhut menegaskan, OTT harus menjadi upaya terakhir dalam penindakan korupsi. Dia menegaskan, yang perlu dikedepankan adalah pencegahan.

Bagi Luhut, semakin sedikit jumlah OTT, kerja KPK semakin baik. Karena itu jadi tanda bahwa fungsi pencegahan korupsi bekerja maksimal. Ia pun heran, jika banyaknya OTT masih dijadikan kebanggaan oleh KPK.

“Ngapain bangsa ini pamer-pamer OTT-OTT melulu? Bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta,” ucap Luhut.

Pensiunan Jenderal TNI ini menyampaikan, KPK punya tiga fungsi utama. Yaitu penyuluhan pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Menurut Luhut, upaya pencegahan justru punya dampak lebih besar dalam penghematan dan efisiensi bagi negara dibanding dengan OTT.

pun meminta, ke depan, KPK tidak perlu lagi pamer hasil OTT. “Saya sangat tidak setuju (OTT dipamerkan). Kampungan itu, ndeso,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Firli mencoba berbicara kalem. Dia mengakui, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, tapi juga pencegahan. Namun, pencegahan juga tidak bisa berdiri sendiri. Harus dibarengi penindakan dan penyuluhan pendidikan anti korupsi.

Dia pun memastikan, KPK terus melakukan ketiga hal ini. “Tiga hal tersebut bersama-sama, berbarengan, simultan dan terus kita lakukan berkesinambungan,” tutur Firli.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini memastikan, KPK akan terus melakukan OTT. Alasannya, sebaik apa pun upaya pencegahan, akan kalah jika memang seorang pejabat maupun penyelenggara negara berniat korupsi. “Karena ada keserakahannya, karena ada kesempatannya, karena ada kekuasaannya,” pungkas Firli.

Melihat pro kontra ini, Mahfud angkat bicara. Dia menilai, pernyataan Luhut ada benarnya. Sebab, yang diinginkan Luhut adalah KPK memperbanyak upaya pencegahan. Seperti mendorong digitalisasi pelayanan pemerintah untuk mempersempit terjadinya ruang korupsi.

“Dari satu segi, ya betul dong Pak Luhut. Dari satu segi bahwa sebaiknya tidak banyak OTT. Caranya apa? Cegah agar tidak terjadi korupsi. Itu artinya digitalisasi yang lebih bagus di pemerintahan kan sudah bener logikanya Pak Luhut," ujar Mahfud, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tidak melarang penindakan yang dilakukan KPK. Sebab, saat ini, proses pencegahan korupsi belum berjalan dengan sempurna. Dia hanya berpesan, KPK perlu memiliki variasi penanganan pemberantasan korupsi.

“Untuk jangka panjang, jangan pamer-pamer OTT. Kita cegah dari awal. Namun, sekarang karena belum bisa dicegah, ya di OTT saja,” pungkasnya.

Pro kontra antara Luhut dan Firli ini merambah ke dunia maya. Warganet terlebih dalam menyikapi hal ini. Ada yang mendukung Luhut, ada juga yang mendukung Firli.

Akun @YourStepDaddy6 termasuk yang mendukung Luhut. Kata dia, yang dimaksud Luhut adalah agar KPK fokus melakukan pencegahan. Sebab, korupsi terjadi karena ada celahnya.

"KPK harus bisa meminimalisir celah itu. Dari yang tadinya sibuk OTT yang hanya jadi gorengan media, mending fokus ke pencegahan," tulisnya.

Akun @rakyatjelita juga mendukung Luhut. "Setuju Pak. Memang bagus kalau sedikit OTT, maka kinerja KPK makin baik. Tapi, itu kalau dibarengi dengan pendidikan yang baik," timpalnya.

Sementara itu, akun @ikainhere menjadi salah satu yang mendukung Firli. Dia menjelaskan, semakin sedikit OTT bukan berarti korupsinya berkurang. "Makin sedikit OTT artinya koruptor itu makin banyak yang berani nyogok," sindirnya.

Sedangkan @AlnilamOmar berbicara mengenai efektivitas kerja KPK. “Prinsipnya, korupsi didiamkan saja, jadi tidak ada OTT. Tidak ada yang ditangkap, sama dengan tidak ada korupsi. Jadi, KPK tutup saja," sindirnya.