Lagi Sibuk Cari Capres, Ketum Projo Diangkat Jadi Menteri

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres), bukan cuma partai politik yang mencari bakal Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres).

Organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi pun ikut sibuk mencari bakal Capres. Bahkan, relawan Pro Jokowi (Projo) sudah menduetkan sejumlah nama sebagai bakal Capres-Cawapres.

Melalui ajang Konferensi Daerah (Konferda), Projo menggelar pemilihan bakal Capres-Cawapres. Yang mengikuti pemilihan itu, adalah para relawan Projo di berbagai daerah.

Hasilnya, Projo Sulawesi Utara, Projo Sulawesi Selatan dan Projo Sumatera Barat mendukung duet Menteri PertahananPrabowo Subianto-Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Capres-Cawapres.

Sedangkan Projo Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung duet Prabowo-Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai bakal Capres-Cawapres.

Hasil Konferda itu menunjukkan, sudah empat Projo daerah yang mendukung Prabowo sebagai bakal Capres. Yaitu, Projo Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan NTB. Ajang ini akan berlanjut ke daerah-daerah lain.

Seiring itu, Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk menggantikan Johnny Gerard Plate.

Sebelumnya, Budi Arie menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).

Melihat rangkaian peristiwa itu, Direktur Eksekutif Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo menilai, Budi Arie menjadi Menkominfo, tak lepas dari langkah-langkah Projo menjelang Pilpres 2024. "Ada unsur politis," tandasnya.

Sekjen Projo, Handoko tak mempermasalahkan penilaian seperti itu. "Yang jelas, kami berterima kasih kepada Pak Jokowi, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Ketua Umum Projo untuk menjadi Menkominfo," ucapnya.

Untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, berikut ini wawancara dengan Rio Prayogo.

Ketua Umum Pro Jokowi jadi Menkominfo. Bagaimana analisa Anda?

Reshuffle kabinet kali ini, menarik dan unik. Karena, Presiden Jokowi tidak memilih tokoh dari partai poli­tik pendukungnya untuk menjadi Menkominfo. Tapi, dari Relawan Projo.

Memangnya kenapa kalau Menkominfo dari Projo?

Kita tahu, posisi Menteri Komunikasi dan Informatika sangat kru­sial. Tapi, kenapa dikasih ke Projo. Bukan ke partai politik pendukung Pak Jokowi.

Apakah maksud Anda, ada pesan khusus dalam penunjukan Menkominfo ini?

Iya, ada kesan seperti itu. Karena itu, sudah muncul pertanyaan-pertan­yaan, yang intinya, apakah reshuffle kali ini untuk memaksimalkan ke­pentingan politik 2024.

Secara konkret, apa kesan yang muncul itu?

Tidak bisa dihindari, muncul kesan, reshuffle ini bisa mengoptimalkan pemenangan Prabowo Subianto. Kita tak bisa menghindari penilaian, Ketum Projo jadi Menkominfo itu menguntungkan Prabowo.

Dalam analisa Anda, kenapa PDIP tidak bereaksi keras?

Saya malah ingin tanya ke PDIP, apakah itu persetujuan PDIP atau tidak. Padahal, kesannya, Projo mendukung Prabowo Subianto.

Sedangkan PDIP punya Capres sendiri, yakni Ganjar Pranowo. Kenapa pos strategis malah jatuh ke pihak lain.

Atau ada hal lain yang bisa Anda sampaikan mengenai hal ini?

Kita menunggu reaksi PDIP saja. Kalau mereka terus diam, berarti setuju. Yang jelas, pos itu bisa dioptimalkan untuk memenuhi kepentinganrakyat, sekaligus dalam urusan politik.

Jika PDIP setuju, bagaimana?

Kalau PDIP setuju, berarti situasinya baik-baik saja. Mungkin ini bagian dari strategi mereka.