Tak Paksa Airlangga Jadi Cawapres, Golkar Mulai Realistis

JAKARTA - Partai Golkar mulai realistis menatap Pilpres 2024. Jika sebelumnya ngotot menjadikan Airlangga Hartarto sebagai Capres, kini Golkar mulai realistis. Mereka juga tak memaksa ketua umumnya itu jadi Cawapres.

Kabar mengejutkan ini terucap dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. Ditegaskan Mekeng, Capres atau Cawapres dari partainya tak harus Airlangga sebagai Ketua Umum. 

Berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional (Munas) 2019, tidak menyebut Airlangga menjadi Capres atau Cawapres. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu diberi kewenangan untuk menentukan Capres dan Cawapres dari Golkar.

Hanya saja, dinamika organisasi yang menentukan. Ketika kader ingin Airlangga sebagai Capres, partai harus mempertimbangkan seberapa besar elektabilitas dan kekuatan yang dimiliki.

"Jadi Capres itu kan juga banyak konsekuensinya. Perlu energi untuk konsolidasi, logistik, lalu saksi-saksi. Jadi si calon itu harus realistis," kata Anggota Komisi XI DPR itu.

Hal tersebut membuat Golkar membuka ruang bagi kadernya untuk menjadi kandidat di Pilpres. Terlebih, partai berlambang pohon beringin itu memiliki sederet kader berkualitas. Salah satunya Ridwan Kamil atau Kang Emil yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Nusron Wahid juga realistis. Airlangga tak mutlak menjadi Capres atau Cawapres. Nusron bahkan meminta partainya mempertimbangkan Emil dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini merujuk pada dinamika yang terus berkembang.

Artinya, keputusan Munas juga harus dielaborasi dengan kepentingan partai yang jauh lebih besar. "Bukan berarti melawan keputusan Munas, tetapi lebih pada bagaimana melihat kepentingan bangsa dan juga Golkar ke depannya," cetus Nurson.

Menurutnya, Emil punya rekam jejak yang baik, dan memiliki elektabilitas yang memadai, sehingga layak berkompetisi di Pilpres 2024. Begitu juga dengan Gibran. Dengan sekejap mengubah Solo menjadi lebih tertata, dan berkembang ekonominya.

Hanya saja, dari dua nama itu, Emil yang telah memenuhi persyaratan. Sedangkan Gibran, belum cukup umur mengikuti untuk maju sebagai Capres atau Cawapres. Dalam Undang-Undang Pemilu usia minimal Capres dan Cawapres adalah 40 tahun.

Nusron mengatakan, jika gugatan uji materi pasal tentang syarat minimal umur yang diatur di UU Pemilu itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran bisa maju di 2024. Saat ini, ketentuan itu digugat oleh PSI dan Partai Garuda.

"Jika judicial review itu dikabulkan, maka tidak ada halangan lagi bagi putra terbaik bangsa yang sudah jelas prestasinya seperti Mas Gibran untuk bisa dicalonkan dalam kompetisi kepemimpinan nasional," ucap Anggota Komisi VI DPR ini.

Lalu apa kata pengamat politik? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai hal yang sama. Kata dia, Golkar sudah mulai realistis untuk tidak memaksakan Airlangga jadi Capres maupun Cawapres.

Menurut dia, desakan Munaslub juga membuat Golkar menyusun strategi baru di Pilpres. Dengan tidak memaksakan Airlangga jadi Capres atau Cawapres, Golkar bisa masuk ke koalisi mana saja. 

Dedi juga menyoroti elite Golkar yang mulai mengusulkan nama Emil. Menurut dia, peluang Emil juga masih kecil. "Jika sama-usung kader yang potensial tidak menang, jauh lebih baik usung Airlangga dengan potensi menjaga soliditas partai, baik untuk skema Capres maupun Cawapres," kata Dedi.

Dedi memprediksi Golkar akan ikut dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama Partai Gerindra dan PKB. Hal ini mengingat sikap Presiden Jokowi yang semakin dekat dengan Prabowo.