TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Ganggu Hilirisasi Di Indonesia

Bahlil: Pajak Global 15 % Akal-akalan Negara Maju

Laporan: AY
Senin, 21 Agustus 2023 | 07:45 WIB
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area (AIA) Council Chair dalam AIA Council Meeting ke-26 di Semarang. Foto : Ist
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia selaku ASEAN Investment Area (AIA) Council Chair dalam AIA Council Meeting ke-26 di Semarang. Foto : Ist

SEMARANG - Indonesia menginginkan prinsip keadilan dalam pemberlakuan Global Minimum Tax (GMT). Penerapan GMT hanya akan menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahada­lia meminta GMTdikaji ulang.

“Jangan sampai ini diimple­mentasikan, kemudian mengun­tungkan satu kelompok negara tertentu. Ini kita nggak mau,” kata Bahlil yang juga Ketua ASEAN Investment Area (AIA) Council saat ASEAN Economic Ministers’ (AEM) Meeting di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.

Bahlil menjelaskan, penerapan GMT saat ini belum apple to apple antara negara maju dan berkem­bang. Negara maju harus membu­ka ruang bagi negara berkembang untuk menarik investasi untuk mencapai kemajuan.

Menurutnya, untuk menarik investasi, negara berkembang saat ini masih membutuhkan pemanis. Pasalnya, kebijakan perpajakan negara maju tidak bisa dipukul rata dengan negara berkembang. Hal ini juga sudah dikaji di Indonesia.

Selain itu, bila GMTditer­apkan terlalu dini, maka akan mengganggu program hilirisasi yang sedang digalakkan Pemer­intahan Jokowi. Investor negara maju akan kembali berinvestasi ke negara asal mereka.

Dengan adanya GMT15 persen, mau tidak mau negara berkembang yang lagi mendor­ong hilirisasi akan mengalami hambatan besar. Sebab, pemilik modal yang punya teknologi dan menanamkan modal akan berin­vestasi di negara sendiri.

Selain itu, kebijakan GMT akan memaksa negara-negara berkem­bang untuk mengirim bahan baku ke negara negara maju.

“GMT ini tidak lebih dari akal-akalan negara-negara maju. Kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham,” ucap Bahlil.

Menteri Keuangan dan Ekonomi IIBrunei Darussalam Dato Amin Liew Abdullah me­nyatakan, aturan GMT ini justru semakin tidak menyeimbangkan kondisi persaingan.

Aturan GMT ini tidak hanya berdampak pada negara ASEAN saja, tetapi juga pada negara berkembang lainnya.

“Kita perlu mempertimbang­kan perbedaan kondisi tiap negara yang unik dan juga me­mastikan semua negara memi­liki kesempatan yang sama mengembangkan dan mencip­takan pertumbuhan ekonomi masing-masing,” jelas Amin.

Hadir dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan selaku Chairman AEM Zulkifli Hasan, Sekretaris Negara Kementerian Perdagangan Kamboja Rath Saravuth, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Men­teri Industri dan Perdagangan Laos Malaithong Kommasith, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri/Sekre­taris Departemen Perdagangan dan Industri Filipina Alfredo EPascual, Sekretaris Jenderal Badan Investasi Thailand Narit Therdsteerasukdi, Menteri Per­dagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo