Jokowi Minta Stop Dikotomi Negara-Negara, Kita Ini One Family

INDIA - Presiden Jokowi mendesak pengkategorian negara yang terkesan mengotak-ngotakan, harus segera diakhiri. Demi terwujudnya kehidupan yang damai dan makmur. Apalagi, pada hakekatnya, negara-negara di dunia ini adalah one family, satu keluarga besar.

“Kita perlu akhiri dikotomi yang mengotak-ngotakan, utara dan selatan, maju dan berkembang, maupun timur dan barat,” tegas Jokowi dalam sesi kedua KTT G20 di Bharat Mandapam IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, Sabtu (9/9/2023).

Hal tersebut, kata Jokowi, merupakan bagian dari upaya atas harapan Indonesia, yang menginginkan dunia menjadi satu keluarga besar (one family). Sehingga, dapat saling membangun dan memiliki tujuan bersama, untuk menciptakan kehidupan yang damai.

“Saya setuju, jika dunia ini layaknya satu keluarga besar. Namun, keluarga yang Indonesia harapkan adalah keluarga yang saling membangun, saling peduli, dan memiliki satu tujuan bersama. Yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan makmur,” tuturnya.

Tujuan tersebut antara lain dapat dicapai dengan menciptakan stabilitas global. Salah satunya, dengan menghentikan perang.

“Kita harus hentikan perang, berpegang teguh pada hukum internasional, dan bahu-membahu wujudkan inklusivitas," ucapnya.

Jangkar Stabilitas Kawasan

Presiden menegaskan, saat ini Indonesia terus mendorong ASEAN, untuk menjadi jangkar stabilitas kawasan di Indo-Pasifik. Mengingat saat ini dunia membutuhkan safe house.

“Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk jadi jangkar stabilitas kawasan yang miliki habit of dialogue dan habit of cooperation di Indo-Pasifik karena dunia butuh penetral, butuh safe house,” jelasnya.

Pandemic Fund

Jokowi juga menyampaikan, solidaritas global dalam isu kesehatan juga harus terus diperkuat. Salah satunya, melalui mobilisasi pandemic fund.

"Melalui mobilisasi pandemic fund, komitmen 2 miliar dolar AS perlu kita wujudkan,” ucap Jokowi, yang dalam pertemuan tersebut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.