NU dan Muhammadiyah Sudah Bersuara

JAKARTA - Kemelut yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, membuat Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah buka suara. Buka suaranya dua ormas Islam terbesar di Indonesia ini, menandakan masalah di Rempang bukan urusan sederhana.

Kemelut di Rempang terjadi lantaran masyarakat setempat menolak direlokasi terkait rencana Pemerintah mengembangkan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Pemerintah memberikan tenggat waktu pengosongan kawasan tersebut hingga 28 September 2023. Kemudian, muncul protes, demo, hingga menyebabkan bentrokan.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, investasi harus menjadi peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Utamanya, masyarakat di lingkungan yang menjadi destinasi investasi itu sendiri. "Masyarakat tidak boleh menjadi korban,” ujar Gus Yahya, dalam konferensi pers jelang Munas-Konbes NU 2023, di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, kemarin.

Gus Yahya mengingatkan, rencana pembangunan Rempang Eco City yang masuk dalam PSN harus mengedepankan kesentosaan masyarakat. "Bagaimanapun kesentosaan dari masyarakat adalah nomor satu. Risiko-risiko investasi itu hitungan kemudian. Masyarakat tidak boleh menjadi korban. Jangan melenceng dari tujuan investasi itu sendiri,” lanjutnya.

Kakak kandung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ini menerangkan, sejak awal, NU tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang berbuntut kerusuhan tersebut. Makanya, jika NU diminta padangan, jawabannya adalah utamakan kesentosaan.

“Satu-satunya yang bisa disampaikan adalah, kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Masyarakat tidak boleh jadi korban. Lebih baik menempuh risiko-risiko lain, asalkan tidak merusak kesentosaan masyarakat,” tegasnya.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Busyro Muqoddas bicara lebih tegas. Dia meminta Pemerintah mengevaluasi kembali rencana Pembangunan Rempang Eco City. Sebab, proyek tersebut tidak pernah disosialisasikan secara baik ke masyarakat sekitar. Terlebih lagi, proses penggusuran warga yang telah menempati lokasi sejak 1834 melibatkan aparat gabungan dari TNI-Polri dan menggunakan kekuatan secara berlebihan.

Menurut mantan Ketua KPK ini, sikap represif dari aparat untuk memaksa warga pindah sangat brutal dan memalukan. Akibatnya, menimbulkan bentrokan seperti yang terjadi pada 7 September lalu.

Ia pun meminta agar sejumlah warga yang ditahan atas bentrokan tersebut segera dibebaskan. “Serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik,” pinta Busyro.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan konflik di Rempang. Setelah ditelusuri, Bahlil menyebut, ada banyak faktor yang menjadi penyebab konflik.

Pertama, komunikasi yang kurang baik antara pengembang dengan masyarakat terdampak. Kedua, terjadi tumpang tindih perizinan. Ketiga, ada sentimen negatif dari negara lain jika melihat proyek Rempang Eco City berhasil dilakukan. “Tidak semua negara senang dengan Indonesia kalau ini jalan,” ujarnya.

Di dunia maya, kemelut di Rempang juga banyak dibahas warganet. Akun @Dandhy_Laksono misalnya, dia menilai proyek nasional berlabel ramah lingkungan seperti Rempang Eco City nyatanya bisa memprihatinkan.

“Tidak saja klaim itu perlu diuji secara teknis, juga karena dalam prosesnya bisa berdarah-darah,” tulisnya.

Sedangkan akun @Balistta menegaskan, tanah yang sudah dikelola rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses redistribusi lahan oleh pemerintah atau pengelolaan lahan, tak boleh diambil alih oleh pemerintah. “Hentikan proyek Rempang Eco City,” tegasnya.

Akun @mozza_21 menyampaikan, konflik di Rempang Eco City masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan situasinya makin mencekam, lantaran sejumlah aparat TNI-Polri masih berjaga di lokasi dan membuat warga takut beraktivitas.

“Mari kita bersatu bersama rakyat Rempang untuk menyuarakan mempertahankan tanah adat yang sudah berusia 2 abad lamanya dihuni secara turun temurun,” ajaknya.