Harga Beras Makin Liar, Zulhas Ngapain Aja

JAKARTA - Kenaikan harga beras semakin liar. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan, ada daerah yang harga berasnya mencapai Rp 18 ribu per kilogram. Karena harga beras tidak turun, ada yang mempertanyakan ngapain aja ya Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

Sudah hampir dua bulan berlalu, harga beras terus merangkak naik. Di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, harga beras ada di kisaran Rp 14 ribu sampai Rp 15 ribu per kilogram. Berdasarkan situs Info Pangan Jakarta, kemarin, harga beras medium jenis IR 64 naik Rp 200 per kilogram.

Laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan mencatat, harga rata-rata beras secara nasional mencapai Rp 13 ribu per kilogram. Angka ini naik 0,78 persen dibandingkan sehari sebelumnya. Sedangkan harga rata-rata beras premium secara nasional mencapai Rp 14.700 per kilogram.

Kenaikan harga beras juga terpantau di laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia. Dari situs tersebut diketahui, harga beras medium tertinggi per 17 September 2023 tercatat di Kalimantan Tengah, yakni sebesar Rp 18.150 per kilogram.

Kenaikan ini dikeluhkan para pedagang. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menilai, kenaikan harga beras kali ini menjadi yang terburuk dalam sejarah.

"Belum pernah terjadi harga beras medium sampai Rp 13.000 dan harga beras premium Rp 15.000. Tetapi memang begini situasi kita," kata Mansuri, saat dikontak, kemarin.

Ia berharap, Pemerintah segera bergerak melakukan langkah-langkah efektif untuk meredam kenaikan harga beras. Termasuk Mendag Zulkifli Hasan. Soalnya, stok beras nasional terus menipis. Kalau stok tipis, harga akan terus naik karena masyarakat panik.

"Beras adalah satu-satunya bahan pangan yang wajib tersedia di masyarakat. Jangan sampai terjadi kepanikan di bawah," ungkapnya.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan hal senada. Ia meminta Pemerintah secepatnya mengendalikan kenaikan harga beras yang terus melambung dalam sebulan terakhir. Ia khawatir, jika persoalan ini tidak segera diselesaikan akan memicu inflasi dan menyebabkan bertambahnya jumlah orang miskin.

Persoalan beras ini sangat sensitif. Kalau harga beras naik terus, masyarakat yang miskin jadi makin miskin, yang baru keluar dari garis kemiskinan bisa masuk lagi dalam garis miskin,” kata Bhima, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Bhima mengungkapkan, dari Januari hingga Agustus 2023, inflasi beras secara akumulasi sudah mencapai 8 persen. Kondisi ini bisa berimbas pada inflasi umum, yang saat ini juga sudah mengalami kenaikan.

Bhima juga mengingatkan, akibat El Nino, negara-negara yang biasanya menjadi pengekspor beras seperti India, Kamboja, dan Bangladesh mulai menyetop ekspor. Mereka mengamankan kebutuhan pangan dalam negerinya ketimbang melakukan ekspor.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah meminta Mendag Zulkifli Hasan segera bergerak mengantisipasi kenaikan harga beras yang semakin liar. Dia menyarankan Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, segera turun ke lapangan, jangan diam saja.

"Kemendag harus segera melakukan pengecekan di lapangan agar mengetahui penyebab faktor yang membuat harga beras melonjak," kata Luluk, kemarin.

Ia khawatir, karena beberapa negara pengekspor beras seperti Vietnam dan India sudah melarang ekspor beras. Dia pun meminta Pemerintah untuk mengantisipasi pasokan domestik. “Saya harap Mendag untuk cek turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya," ucapnya.

Lalu, bagaimana tanggapan Zulhas? Ketum PAN ini mengklaim, harga beras di sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan. Penurunannya bervariasi, mulai Rp 100 hingga Rp 500 per kilogram.

"Di beberapa tempat, ada yang Rp 500 turunnya, ada yang Rp 100, ada yang Rp 200 turunnya," kata Zulkifli, kepada awak media di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin.

Zulhas menyatakan, berbagai upaya untuk menekan harga beras di pasaran masih terus dilakukan Pemerintah. Misalnya, Pemerintah memberikan bantuan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan terus dilakukan dengan alokasi mencapai 210 ribu ton beras per bulan. Ia juga memastikan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 1,6 juta ton sehingga diyakini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.