Investasi Jalan Terus

BATAM - Pemerintah mengklaim 70 persen warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, siap direlokasi ke Tanjung Banun. Pemerintah pun berjanji bakal memenuhi kebutuhan warga tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Pasir Panjang merupakan salah satu dari 5 kampung yang diprioritaskan untuk relokasi karena ada pembangunan rempang Eco-City.

Kepastian persetujuan relokasi itu diungkapkan saat Bahlil menerima perwakilan warga rempang di salah satu Masjid yang terletak di tanjung Banun, Kota Batam, Jumat (6/10).

“Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju dilakukan pergeseran,” kata Bahlil melalui keterangan resmi, kemarin.

Tercatat, sebanyak 150 Kepala Keluarga (KK) menempati wilayah Pasir Panjang. Dari jumlah tersebut, 70 persen KK sudah bersedia bergeser, dan sebagian masih diminta melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Selain itu, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat rempang. Ada 2 hal yang disampaikan oleh masyarakat, yakni permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Dan tentang kepastian harga penggantian rumah yang disediakan oleh Pemerintah.

Terkait permintaan pertama, Bahlil akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Dia juga mengatakan, sebelumnya lokasi pergeseran memang direncanakan di Dapur 3.

Namun, karena ada juga aspirasi masyarakat yang lokasinya ingin di dekat pantai, Pemerintah kemudian membuat kebijakan mengubah lokasi pergeseran ke tanjung Banun.

“(Di Dapur 3) Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kami fokus cari tempat dekat pantai. Jadi lokasi relokasi di tanjung Banun,” tutur Bahlil.

Soal kepastian penggantian rumah, Bahlil meyakinkan warga tidak meragukan janji Pemerintah. Jika nilai rumah yang disediakan oleh Pemerintah lebih murah, maka Pemerintah akan mengganti selisihnya.

Bahlil mencontohkan, rumah yang akan diganti oleh pemerintah tipe 45 seharga Rp 120 juta. Jika ada warga rempang yang memiliki rumah seharga Rp 500 juta, maka akan dibayar selisihnya.

Dia bilang, penilaian harga rumah tidak berdasarkan BP Batam, tapi berdasarkan konsultan, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Bahlil tidak menepis, masih ada masyarakat yang belum setuju pindah. Ada sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi belum mau bergeser.

“Itulah negara kita, negara demokrasi. Justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting Pemerintah terus melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik,” jelas Bahlil.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan 5 lokasi prioritas yang akan bergeser dalam tahap pertama pengembangan rempang Eco-City. Yakni Pasir Panjang, Blongkeng, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung dan Pasir Merah.

Total, di 5 kampung tersebut terdapat 961 KK. Warga yang sebelumnya menolak bergeser, sebagian telah menyatakan setuju pindah dan akan segera menempati hunian sementara.

Dari seluruh KK di 5 kampung tersebut, tercatat sudah 341 KK yang sukarela menyatakan mau melakukan pergeseran.

Kepala Badan Pengusahaan BP) Batam Muhammad rudi memastikan pergeseran atau relokasi warga rempang akan berjalan usai dilakukan sosialisasi yang baik.

Dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu yang berkembang terkait pergeseran warga.

“Saya ingin dari sosialisasi ini kedua belah pihak antara BP Batam dan masyarakat punya kesepakatan yang sama, bagaimana permasalahan investasi ini bisa selesai,” kata Rudi.

Rudi mengatakan, upaya pendekatan terhadap masyarakat di Pulau Rempang terus dilakukan. Pendekatan itu dilakukan dengan persuasif.

“Kami ingin ada sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu, investasi ini masuk, apa faedah buat masyarakat setempat. Dan apa hasilnya ke depan, apa yang mereka dapat,” ungkap Rudi.

Metode pendekatan persuasif itu, menurut Rudi, agar pesan yang disampaikan Pemerintah bisa langsung sampai ke masyarakat. Dia tak ingin masyarakat terluka atau tersulut emosi oleh informasi yang simpang siur.

“Hindari pertengkaran, hindari benturan fisik, hindari emosional, tapi kedepankan apa yang membangun Kota Batam, khususnya rempang,” kata dia.

Rudi mengaku sudah langsung terjun ke masyarakat rempang di daerah Pasir Panjang. Pendekatan seperti itu akan dilakukan terus ke lokasi-lokasi prioritas utama pembangunan.

Dia berharap, masyarakat rempang tidak segan bertemu dengannya dan menyampaikan pendapat.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, seba nyak 25 KK asal Pulau rempang yang terdampak proyek rempang Eco-City sudah menempati hunian sementara yang disediakan.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya mempercepat realisasi investasi di rempang,” katanya.

Dia menyampaikan, BP Batam mengedepankan pendekatan komunikasi persuasif dalam mensosialisasikan rencana pelaksanaan proyek rempang Eco-City kepada warga.