Banyak Korban PHK, Dewan Minta Wali Kota Beri Solusi

SETU-Sejumlah fraksi DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyampakan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024. Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, kemarin.

 Tidak hanya persoalan APBD 2024 yang diajukan sebesar Rp 4,515 triliun, namun juga beberapa fraksi mempertanyakan situasi yang kini terjadi di Kota Tangsel. Salah satunya terkait banyaknya pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie diminta ambil langkah serius menangani persoalan itu.

 Sejumlah fraksi yang menyinggung soal PHK ribuan pekerja tersebut di antaranya Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PSI.

 Anggota Fraksi Partai Golkar, Robert Usman mengatakan, proyeksi angka pengangguran terbuka di Kota Tangsel telah disepakati pada angka 5,67 hingga 5,87 persen.

 Menurutnya, ribuan pekerja yang terkena PHK akan berdampak pada penambahan angka pengangguran yang terjadi di Kota Tangsel.

 "Kami berharap Pemkot Tangsel perlu melakukan langkah-langkah strategis dimana program hubungan industrial dan program penempatan kerja dapat dilaksanakan secara optimal," kata Robert Usman.

 Hal sama juga disampaikan Anggota Fraksi PSI DPRD Kota Tangsel, Christian. Dalam penyampaian pandangan umum, PSI meminta Pemkot Tangsel untuk mengantisipasi adanya badai PHK yang mungkin terjadi pada tahun 2024.

 Hal ini, menurutnya, lantaran kondisi ekonomi tengah berada dalam situasi yang tidak menentu. "PHK ini terjadi di berbagai sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan dan juga sektor swasta. Kami berharap pemkot telah mempersiapkan rencana dalam mengantisipasi gelombang PHK di tahun 2024," ujarnya.

 Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memastikan, pihaknya akan segera mengkaji semua pandangan umum dari masing-masing Fraksi di DPRD.

 "Yang pasti semua pandangan umum dari fraksi-fraksi ini akan dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah dan OPD terkait, akan dijawab dalam paripurna jawaban walikota beberapa hari mendatang," pungkasnya.