KDM Turun Tangan Atasi Sampah, Janji Benahi Pelayanan Publik Jabar

JAWA BARAT – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pembenahan dilakukan mulai dari penanganan persoalan sampah hingga optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

Di tengah tekanan fiskal daerah, Dedi yang akrab disapa KDM mengajak masyarakat tetap bergotong royong mendukung pembangunan. Dia juga memastikan pemerintah daerah terus mengevaluasi pelayanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Komitmen tersebut ditunjukkan KDM dengan turun langsung meninjau tumpukan sampah di kawasan KM 19 Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di aliran Kali Jambe, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10/2026). Dalam kunjungan itu, dia didampingi Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.

Peninjauan dilakukan untuk mempercepat penanganan sampah yang selama ini mencemari lingkungan. Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari normalisasi sungai, pengangkutan sampah, hingga pembenahan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir.

Menurut KDM, persoalan sampah tidak cukup diselesaikan dengan mengangkut tumpukan yang terlihat. Pemerintah harus mengatasi sumber masalah agar sampah tidak terus terbawa arus sungai dan menumpuk di wilayah lain.
“Persoalan sampah tak bisa diselesaikan hanya dengan mengangkut tumpukan yang terlihat di satu lokasi. Penanganan harus menyasar sumber persoalan,” ujarnya.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, penanganan Kali Jambe membutuhkan koordinasi lintas daerah karena aliran sampah berkaitan dengan kondisi wilayah hulu hingga hilir. Sampah yang mencemari sungai tersebut diduga berasal dari kawasan Sumur Batu dan Bantargebang.

Kelebihan kapasitas pengelolaan sampah di kawasan itu dinilai turut membebani wilayah Kabupaten Bekasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk normalisasi Kali Jambe.

Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkut melalui koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan pemerintah daerah terkait.

Asep juga mendorong pembenahan di wilayah hulu, termasuk pemasangan jaring sampah dan penataan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bersama Pemerintah Kota Bekasi. Langkah ini diperlukan karena aliran Kali Jambe bermuara hingga Kali CBL.

“Persoalan sampah dan pencemaran air harus ditangani sejak sumbernya,” tegasnya.

Apresiasi Warga Bayar Pajak
Selain masalah lingkungan, KDM mengapresiasi masyarakat Jawa Barat yang tetap memenuhi kewajiban membayar pajak, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di tengah tekanan keuangan daerah.

Melalui unggahan di akun media sosial @dedimulyadiofficial, dia menyebut pembayaran pajak sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam menopang pembangunan.

Dedi mengakui pemerintah tidak dapat menjalankan seluruh program pembangunan dan pelayanan tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.

Dia juga meminta maaf apabila pelayanan pemerintah selama ini belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. KDM berjanji terus melakukan evaluasi dan introspeksi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.

Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan terbaik, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi sekaligus menyampaikan kritik.

KDM berharap semangat gotong royong antara pemerintah dan warga terus terjaga demi mendorong pembangunan Jawa Barat yang lebih baik.