Ganjar-Mahfud Janjikan Kebebasan Sipil, Polisi Bakal Dapat Konseling Psikologis

JAKARTA - Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan percepatan pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional untuk mempercepat Indonesia unggul, jika kelak menang Pilpres 2024.

Janji itu ada pada poin ketujuh dalam 8 Gerak Cepat Ganjar-Mahfud, yang tertuang pada dokumen Visi Misi Calon Presiden & Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo & Mahfud MD 2024-2029: Menuju Indonesia Unggul, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim Yang Adil dan Lestari.

Perlu diketahui, harapan masyarakat terhadap Ganjar-Mahfud terkait kepastian hukum di Indonesia, memang begitu membuncah. Mengingat Mahfud yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) memiliki rekam jejak yang mumpuni di bidang hukum.

Dia tak hanya berpengalaman di level eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga dikenal sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik.

Berikut rincian janji Ganjar-Mahfud di bidang HAM, hukum, dan keamanan, sebagaimana tercantum dalam dokumen visi misi setebal 33 halaman:

1. Demokrasi Substantif

Menjamin Kebebasan Sipil

Menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab.

Galang Supremasi Sipil

Memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.

Gerak Pemantapan Lembaga Politik

Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khittah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.

Menjamin pers yang BERGEMA (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab.

2. Pemerintahan Yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat

Lapor Presiden

Penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya (bebas kuota dan bebas pulsa) dan menjamin keamanan pelapor.

Mal Pelayanan Publik

Memperluas pelayanan dan ketersediaan mal pelayanan, baik fisik dan digital, di seluruh wilayah yang disertai dengan nomor yang bisa dilacak progres penyelesaiannya (seperti nomor resi).

Nomor Darurat Nasional

Pengintegrasian nomor darurat nasional untuk layanan emergency, seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan kelistrikan.

Digitalisasi Pemerintahan

Memastikan pelayanan pemerintahan sat-set dengan digitalisasi seluruh aspek pemerintahan.

ASN Sejahtera

Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.

3. Hukum Adil Untuk Semua

Membasmi Korupsi

Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor.

Keadilan Restoratif

Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.

Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM

Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Pelanggaran HAM Diselesaikan

Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

Legislasi Partisipatif

Gencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundangundangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.

Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional

Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku

4. Polisi Profesional Terpercaya

Kesesuaian Tindakan Hukum 

POLRI harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis.

Kepatuhan Terhadap Standar dan HAM

Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakkan HAM.

Tanggap Terhadap Kebutuhan Warga Biasa

Melakukan tugas kamtibmas, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan.

Bhayangkara Sejahtera

Meningkatkan kesejahteraan bhayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab dan capaian. Fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.