Jadi Tim Sukses Capres

JAKARTA - Meskipun tidak ada aturan yang dilanggar, sikap para pejabat ini patut diacungi jempol. Para pejabat ini rame-rame mengundurkan diri setelah resmi jadi tim sukses Capres. Pejabat yang lain, ayo ditunggu...

Dua pasangan Capres-Cawapres, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah membentuk tim sukses Capres. Di kubu Ganjar-Mahfud, tim sukses diberi nama Tim Pemenangan Nasional (TPN). Sedangkan di kubu Prabowo-Gibran diberi nama Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju.

TPN Ganjar-Mahfud paling pertama terbentuk dibanding paslon lainnya. Bahkan, parpol pengusung yakni PDIP-PPP-Hanura-Perindo sudah membentuk struktur inti yang terdiri dari ketua dan wakil ketua TPN, sebelum Mahfud diumumkan sebagai Cawapres.

Di bawah komando Arsjad Rasjid, TPN terus melengkapi struktur kepengurusan tiap pekannya. Sejumlah nama, baik dari parpol koalisi, relawan, purnawirawan TNI-Polri, pengusaha hingga pejabat masuk dalam struktur TPN.

Tercatat, ada 2 nama pejabat yang masuk TPN memutuskan mundur dari jabatannya. Keduanya adalah Andi Widjayanto dan Eko Sulistyo.

Andi yang ditunjuk sebagai Deputi Politik 5.0 TKN Ganjar-Mahfud memutuskan mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas. Alasannya, Andi ingin fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud dan menjaba netralitas di Lemhanas.

“Langkah ini harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas,” kata Andi usai menyerahkan surat pengunduran diri di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Setelah Andi, giliran Eko Sulistyo yang pamitan sebagai Komisaris PT PLN (Persero). Surat pengunduran dirinya diurus ke Kementerian BUMN, sehari setelah namanya resmi diumumkan sebagai Wakil Ketua TPN, pada Rabu (25/10/2023).

“Jadi saya per hari ini akan urus surat pengunduran dari Komisaris PT PLN ke BUMN. Mohon doa restunya,” ucap Eko, Kamis (26/10/2023).

Bagaimana dengan Timses Capres yang lain? Setelah TKN Ganjar-Mahfud, pasangan Prabowo-Gibran juga sudah membentuk timses yang diberi nama TKN KIM. Pengumuman struktur TKN KIM diumumkan, Senin (6/11/2023) siang, di Jakarta.

Struktur yang cukup gemuk itu diisi oleh nama-nama yang berasal dari partai pendukung, relawan, purnawirawan TNI-Polri, hingga dari kalangan pejabat. Sejumlah nama yang masuk dalam TKN KIM memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan.

Pejabat yang pertama mundur adalah Rosan Roeslani. Setelah ditunjuk sebagai Ketua TKN KIM, Rosan resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Menteri BUMN.

Pengajuan pengunduran diri Rosan dibenarkan Koordinator Staf Khusus Presiden RI AAGN Ari Dwipayana. Kata Ari, Rosan mengajukan pengunduran diri pada Selasa (24/10/2023). Presiden Jokowi pun telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyetujui pengunduran diri Roslan.

Selain Rosan, eks politisi PDIP Budiman Sudjatmiko juga mundur sebagai Komisaris PTPN V (Persero) usai masuk dalam TPN KIM. Langkah Budiman itu juga diikuti Arief Rosyid Hasan sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

“Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI, Bapak Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri ini sebagai komitmen saya untuk menjaga marwah BSI,” ungkap Arief, Senin (6/11/2023).

Selain ketiganya, terdapat juga nama Deputi Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro yang mundur dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut karena Juri ditunjuk sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Terkahir, ada nama Aminuddin Ma’ruf yang mundur sebagai Staf Khusus milineal Presiden demi gabung dalam Timses KIM.

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyambut baik keputusan pejabat yang mengundurkan diri usai masuk Timses Capres. “Bagus. Sesuai etika. Tapi perlu pengawasan seksama agar tidak ada penyalahgunaan,” ujar Mardani kepada Redaksi, kemarin.

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai, sudah sepatutnya pejabat yang masuk dalam Timses Capres mengundurkan rekan diri. Bila perlu, pejabat setingkat menteri juga harus mundur bila bergabung dalam timses.

“Ini untuk menghindari konflik kepentingan ya mungkin beberapa pejabat (perlu) melakukan itu,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya sikap mundur tersebut, setidaknya dapat meyakini masyarakat kalau dalam proses tahapan pemilu mendatang tidak ada instrumen negara yang digunakan. “Saat ini banyak keraguan di publik Pilpres 2024 bakal berjalan fair,” pungkasnya.