Koalisi Permanen untuk Stabilitas Pemerintahan

JAKARTA - Usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal koalisi permanen disambut positif parpol-parpol lain. Pembentukan koalisi permanen dianggap penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

 

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno memandang, koalisi permanen penting agar koalisi semakin solid dan kerja pemerintah semakin fokus. “Demi stabilitas dan soliditas agar pencapaian target Pemerintah bisa terealisasi dengan baik," kata Eddy, kepada Redaksi, Selasa (9/12/2025).

 

PAN memang tidak pernah mendeklarasikan koalisi permanen. Namun, kata Edy, dalam rekam jejak selama ini, sesungguhnya PAN sudah berkoalisi secara permanen dengan Presiden Prabowo Subianto.

 

"Kalau dilihat sejarah, rekam jejak, kami tiga kali bersama Pak Prabowo dan Gerindra. Jadi, secara de facto, sudah koalisi permanen dengan Gerindra dan Pak Prabowo," terang Wakil Ketua MPR ini.

 

Untuk Pilpres 2029, Eddy memprediksi, PAN akan kembali bersama Prabowo dan Gerindra. "Tak mengherankan kalau kita bersama lagi. PAN lahir batin sudah punya ikatan sangat kuat dengan Pak Prabowo dan Gerindra," tuturnya.

PSI juga mendukung usulan koalisi permanen. Wakil Ketua DPP PSI Badaruddin Andi Picunang menyatakan, usulan serupa pernah disampaikan pendiri PSI, Jeffrie Geovanie.

 

PSI setuju koalisi permanen. Jauh sebelumnya sudah pernah dibahasakan Ketua Pendiri PSI Jeffrie Geovanie," kata Andi, dalam pesan singkat kepada Rakyat Merdeka, Selasa (9/12/2025).

Namun, dia melihat ada tantangan besar dalam mewujudkan ide ini. Sebab, tidak semua partai konsisten. Sikap partai kerap berubah seiring masalah internal atau pergantian ketua umum.

 

Dia melihat, koalisi permanen bisa diwujudkan jika Undang-Undang (UU) Parpol diubah. Partai dikelompokkan menjadi dua atau tiga kutub. Misalnya, partai koalisi pemerintah dan partai oposisi pemerintah.

 

"Yang jelas, partai pengusung dan pendukung Prabowo-Gibran sepakat koalisi permanen hingga akhir jabatan. Malahan, ada partai di luar yang siap gabung," ujar dia.

 

Partai NasDem juga menyatakan setuju. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyatakan, usulan Bahlil itu sejalan dengan arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

 

"Usulan yang sangat baik. Pak Surya Paloh selalu menyampaikan dalam beberapa kali pidato di acara NasDem di manapun berada (mengenai pentingnya koalisi permanen)," ujar Sahroni, di Jakarta, Minggu (7/12/2025).

 

Dia menegaskan, arahan dan perintah Paloh tegas, NasDem tetap bersama Prabowo hingga akhir jabatan. "NasDem di dalam pemerintahan dan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," tegasnya.

 

Deputi Bidang VII DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kasih catatan, gagasan koalisi permanen harus dipikirkan secara cermat dan seksama.

Demokrat ingin, semua partai di koalisi pemerintah bisa benar-benar fokus bekerja dan menyukseskan seluruh program prioritas pemerintah. Jika koalisi permanen bisa terbentuk, dinamika politik yang terbangun harus manifestasi politik kebangsaan dan politik kenegaraan, bukan berorientasi elektoral semata.

 

Mengenai peluang, Kamhar menyatakan, koalisi permanen bisa saja terwujud. "Koalisi permanen tentu bisa terbentuk jika para pimpinan partai koalisi sudah memiliki pemahaman yang sama tentang ini,” ucapnya.

 

Dari sisi pakar, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno memandang, gagasan koalisi permanen memiliki dua tujuan. Pertama, ingin meneguhkan dukungan politik ke Prabowo untuk kembali maju pada Pilpres 2029. Partai yang serius mau mengusung Prabowo lagi harus menentukan sikap dari sekarang.

Kedua, koalisi permanen diperlukan untuk memetakan parpol pendukung dan parpol oposisi. Sebab, selama ini, sering tercampur aduk. "Di Pemilu kita selama ini, yang kalah malah ikut menikmati kekuasaan," ucap Adi, Selasa (9/12/2025).

 

Lalu, bagaimana peta koalisi selama ini? Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, koalisi dalam politik Indonesia sering terbentuk dalam tiga situasi. Pertama, koalisi pra-pilpres: sebelum didaftarkan ke KPU. Kedua, koalisi pilpres: setelah mendaftar di KPU. Ketiga, koalisi pasca-pilpres: ketika pemerintahan terbentuk.

 

Di Pilpres 2024, tiga situasi ini diisi dengan koalisi-koalisi berbeda. Di pra-pilpres, PKB sempat berkoalisi dengan Gerindra, sedangkan Demokrat dengan PKS dan NasDem. Namun, saat pilpres, PKB justru bergabung dengan PKS dan NasDem, sedangkan Demokrat merapat dengan Gerindra. Pasca-pilpres, sikap PKB berubah lagi. “Setelah Pilpres usai, PKB merapat ke Prabowo-Gibran," terang Baskoro, Selasa (9/12/2025).

 

Sebelumnya, saat acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar, Jumat (5/12/2025), di hadapan Presiden Prabowo, Bahlil mengusulkan pembentukan koalisi permanen. "Partai Golkar berpandangan, Bapak Presiden, pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran perlu dibuatkan koalisi permanen," usul Bahlil.

 

Bahlil tak ingin partai-partai yang ada di koalisi pemerintahan saat ini keluar-masuk. "Jangan koalisi in out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Kalau menderita, menderita bareng-bareng.

 

Kalau senang, senang bareng-bareng. Untuk ini, dibutuhkan (sikap) gentleman, dibutuhkan gentleman yang kuat," tekan Bahlil.