Banyak Surveyor Merangkap Konsultan Politik

JAKARTA - Mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024, lembaga survei semakin sering merilis surveinya. Anehnya, meski metodologinya sama, jumlah respondennya sama, daerah-daerah yang dijadikan sampel juga sama, tapi hasilnya beda-beda. Ada yang memenangkan Capres Nomor 2, ada yang mengunggulkan Capres Nomor 3, ada juga yang jagokan Capres Nomor 1. Mana hasil survei yang paling akurat? Ini yang bikin rancu karena ada banyak surveyor yang merangkap jadi konsultan politik Capres. Sehingga, independensinya diragukan, objektivitasnya pun dipertanyakan.

Benarkah ada lembaga survei merangkap sebagai konsultan? Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Toto Izul Fatah, tak menampiknya. Dia menyatakan, tidak ada masalah lembaga survei merangkap menjadi konsultan politik. Yang penting, lembaga survei itu, mampu menjaga kepercayaan publik dengan integritas moral dan profesionalnya.

“Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang lembaga survei menjadi konsultan politik,” kata Toto, Rabu (23/11/2023).

Toto menyatakan, lembaga-lembaga survei besar dunia seperti Gallup di Amerika Serikat juga merangkap sebagai konsultan politik. Lembaga ini berfungsi untuk memandu kandidat dalam bergerak, juga mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan.

“Survei juga memandu berapa amunisi yang diperlukan untuk bertarung dengan merujuk data popularitas dan elektabilitas kandidat yang diperoleh,” paparnya.

Dia pun terang-terangnya, LSI Denny JA “mendampingi” sejumlah kandidat, dari nasional sampai daerah. Toto mencontohkan pada Pilpres 2009, LSI Denny JA mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebulan sebelum hari H, LSI Denny JA sudah berani menyampaikan bahwa SBY akan menang satu putaran.

Dan hasilnya, ternyata benar. Begitu juga saat mendampingi Jokowi,” papar Toto.

Kata dia, kalau LSI Denny JA asal-asalan hanya karena ingin menyenangkan klien, hasilnya akan salah. “Mungkin sejak itu LSI Denny JA sudah berada di alam kubur,” imbuhnya.

Namun, kondisi ini mendapat kritik keras dari Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani. Kata dia, hasil survei yang dirilis akhir-akhir ini semakin tidak masuk akal.

“Hari-hari ini publik disuguhi hasil survei tentang elektabilitas Capres dan Cawapres yang semakin tidak masuk akal. Kita tidak pernah mengetahui posisi lembaga survei, apakah juga merangkap sebagai konsultan politik, juru kampanye yang berlindung di balik kebebasan akademik survei, atau agitator yang ditugasi untuk menggiring opini tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pihak yang menugasi,” ucapnya, keterangan yang diterima Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group)

Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah lalu menyinggung soal kampanye menang satu putaran melalui survei. Kata dia, keinginan menang satu putaran sah-sah saja sebagai bagian dari injeksi energi bagi tim kampanye dan pendukung. “Menjadi persoalan serius ketika agitasi itu didukung dengan survei dan publikasi survei, yang sebenarnya adalah mengkampanyekan pasangan Capres dan Cawapres tertentu,” ucapnya.

Dia menyebut, setidaknya ada dua tujuan lembaga survei melakukan hal tersebut. Pertama, berharap pemilih mengikuti langkah mayoritas publik. Kedua, menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur dan segala cara untuk memenangi kontestasi.

Hasil survei seperti ini dikeluhkan tim kampanye dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Mereka pun mengaku sudah tidak percaya dengan hasil survei yang dipublikasikan.

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sunanto, menyoroti ada survei yang mengukur intelektualitas seseorang dengan menggunakan persepsi publik. Kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, survei seperti itu tidak masuk akal.

"Saya kira survei semacam itu sangat membunuh karakter,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nanto ini.

Ia berharap lembaga survei menjaga integritas dan turut mengedukasi publik. "Jangan mengarahkan masyarakat pada asumsi yang mendiskreditkan. Lembaga survei bukan lembaga untuk pemenangan," tegasnya.

Dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Pelatih Timnas AMIN, Ahmad Ali, berkali-kali mengeluhkan independensi lembaga survei. Waketum Partai NasDem ini mengaku sudah tak percaya dengan lembaga survei. Pasalnya, hasil survei selama ini menempatkan pasangan AMIN di urutan paling rendah.

Menurutnya, hasil survei itu tidak sesuai realita. Sebab, saat melakukan safari ke daerah, pasangan AMIN selalu dipenuhi massa. Karena itu, Ahmad Ali berkesimpulan survei hanya untuk penggiringan opini publik saja. “Rasanya saya menjadi orang yang sakit jiwa kalau harus mempercayai itu," kata Ahmad Ali.

Semenatara, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Siti Zuhro mengatakan, lembaga survei bersama media, mestinya ikut menjadi penyangga demokrasi. Dalam konteks tersebut, lembaga survei melakukan ikut memberikan literasi kepada publik. 

Bolehkah lembaga survei merangkap sebagai konsultan politik? Kata dia, tidak ada masalah jika lembaga survei mengambil pesanan sebagai konsultan politik. Namun, ia memberikan catatan, lembaga survei itu harus mengumumkan statusnya sebagai konsultan. Termasuk mengumumkan dana yang diperolehnya untuk survei, agar menjadi bahan pertimbangan publik dalam mencerna hasil survei.

“Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Apa yang masuk ranah publik harus memiliki akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Siti Zuhro, saat dikontak Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) Kamis (23/11/2023).

Yang terjadi saat ini, lanjut dia, lembaga survei tidak menyampaikan hal tersebut kepada publik. “Jangan abu-abu. Karena ini bisa dianggap sebagai kebohongan publik. Lembaga survei jangan dicampuradukkan dengan memberi saran. Kalau tak mau menjadi lembaga independen, jangan bagikan hasilnya ke rakyat. Karena akan ada bias. Serahkan saja langsung ke user,” pungkasnya.