Menteri Dari PDIP Tetap Di Pemerintahan

JAKARTA - Meski hubungan dengan Presiden Jokowi tak semesra dulu, PDI Perjuangan (PDIP) memastikan tak akan menarik mundur sejumlah kadernya yang duduk sebagai menteri di kabinet. Banteng tetap setia di pemerintahan.
Seruan agar PDIP tarik menteri dan keluar dari pemerintahan mulai rame lagi. Kali ini, disuarakan oleh ekonom senior Faisal Basri.
Seruan Faisal Basri itu, dilatari kekecewaannya terhadap pemerintah yang dianggap terlalu memperlihatkan dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, jika Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Seskab Pramono Anung mundur, maka akan memberikan shock therapy kepada pemerintah.
Namun, ajakan itu ditanggapi dingin PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak berencana untuk menarik para kadernya dari posisi menteri. PDIP akan tetap berada dalam pemerintahan.
Dia khawatir jika para menteri mundur, pemerintahan berjalan makin tak karuan. "Tidak mundur saja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur. Kami khawatir akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis," kata Hasto, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2024).

Dia mencontohkan kader PDIP yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan–RB) Azwar Anas. Kata dia, di tahun politik ini, Azwar punya tugas yang cukup strategis, yakni menjaga netralitas birokrasi dalam pemilu.
"PDIP menempatkan tugas-tugas negara tetap untuk dijalankan oleh menteri-menteri PDIP yang menjadi pembantu dari Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan juga tugas-tugas di dalam memenangkan pemilu," katanya.

Sekedar informasi. Saat ini, ada lima menteri dari PDIP yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Kelima menteri itu adalah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati. Lalu ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Seruan untuk mengawal Jokowi sampai akhir juga pernah disampaikan Ketua DPP PDIP Bambang "Pacul" Wuryanto, akhir November lalu. Kata Pacul, hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi memang ada perbedaan. Namun, kata dia, Ibu Mega memerintahkan kader untuk mendukung penuh Jokowi sampai habis masa jabatannya pada 20 Oktober 2024.

Kami diminta Ibu Ketum untuk mendukung Pak Jokowi sebagai presiden sampai akhir masa jabatan," kata Bambang, saat itu.

Seperti diketahui, sejak Gibran diusung menjadi Cawapres Prabowo Subianto, hubungan Megawati dan Jokowi dinilai berantakan. Kecurigaan itu makin menguat setelah Jokowi tidak hadir dalam perayaan HUT ke-51 PDIP yang digelar 10 Januari lalu. Saat itu, Jokowi sedang melakukan kunjungan kerja ke Filipina.
Meski begitu, Istana memastikan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP masih baik-baik saja. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, hingga kini keanggotaan Jokowi di PDIP tidak berubah. Jokowi belum mengumumkan mundur dari keanggotaan partai yang telah mengusungnya sejak Wali Kota Solo hingga presiden itu.
"Ya sampai saat ini belum ada apa-apa kan? Tetap tidak ada apapun (pernyataan) dari presiden, pernyataan dari presiden, maupun dari PDIP. Jadi baik-baik aja lah," kata Ari.
Soal pernyataan PDIP yang menyatakan keanggotaan keluarga Jokowi sudah berakhir, Ari enggan berkomentar banyak. Dia menyampaikan hal tersebut merupakan sikap yang diambil PDIP.

Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti memprediksi saat ini PDIP mungkin enggan menarik mundur para menterinya. Salah satu penyebabnya, Banteng masih menahan diri demi menghadapi kontestasi di Pemilu 2024, baik Pileg maupun Pilpres.

Ray menduga, PDIP khawatir dengan mundur dari kabinet, akan berdampak buruk terhadap partai maupun Capres-Cawapres yang diusung. "Namun, setelah pencoblosan Pilpres 2024 situasinya bisa berubah," kata Ray, saat dikontak, Rabu (17/1/2024).
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin memberikan analisa berbeda. Kata dia, sikap PDIP yang tetap mengawal dan mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir sebagai sikap dewasa dalam berpolitik. Menurut dia, sikap ini akan menjadi hal yang positif bagi PDIP.
"Karena menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Karena tetap menjaga pemerintahan agar tetap stabil sampai akhir meski berbeda pandangan atau kubu dalam pilpres," kata Ujang.
Menurut Ujang, Megawati tampaknya masih sayang kepada Jokowi. Mega masih menjaga komitmen dan menjaga kepentingan bangsa dan stabilitas politik di tahun politik.