Jurus Capres Berantas Korupsi

JAKARTA - Tiga pasangan Capres-Cawapres hadir penuhi undangan KPK, dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas atau PAKU Integritas, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu malam (17/1/2024). Dalam momen ini, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo mendengarkan kisah KPK bagaimana sulitnya memberantas korupsi di Indonesia.
Dalam acara ini, Capres-Cawapres tampil lengkap. Anies datang didampingi Muhaimin Iskandar. Prabowo ditemani Gibran Rakabuming Raka. Ganjar bersama Mahfud MD.
Acara dimulai dengan mendengarkan pemarapan Ketua KPK Nawawi Pomolango. Nawawi menjelaskan, PAKU Integritas sejauh ini telah dilaksanakan kepada sejumlah penyelenggara negara, mulai dari para menteri kabinet dengan pasangannya masing-masing, para pejabat gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat eselon satu dari berbagai kementerian dan lembaga.
Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ini kemudian menyampaikan berbagai masalah dan hambatan pemberantasan korupsi kepada para Capres-Cawapres. Dia menjelaskan, di lapangan masih marak ditemukan praktik pemberian komisi atas proyek-proyek pembangunan, praktik suap pada proses perizinan, pengaturan proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan dimulai sejak proses perencanaan hingga jual beli jabatan.
KPK juga menemukan ada oknum-oknum yang menjadi beking di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) seperti pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, oknum-oknum yang memeras dan meminta jatah proyek masih kerap diadukan masyarakat. "Dengan kata lain, pemberantasan korupsi selama ini belum optimal dengan permasalahan utama pada implementasi," ungkap Nawawi.
Ia lantas meminta kepada para kandidat, agar membantu upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Itu bisa dimulai dengan menguatkan fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia menyarankan, ke depan, LHKPN dijadikan acuan dalam memberi promosi jabatan. Untuk yang tidak patuh, harus diberi sanksi tegas, sampai pencopotan.
Nawawi melanjutkan, dalam penguatan lembaga antikorupsi, Presiden punya peran penting dalam memilih pimpinan maupun Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Dia meminta, hanya tokoh-tokoh yang terbukti berintegritas dan rekam jejak yang bersih untuk dipilih. "Jangan sampai KPK diisi oleh mereka yang tidak berintegritas," pesannya

Setelah Nawawi, paparan dilanjutkan oleh Nurul Ghufron. Beres paparan, para Capres-Cawapres dipersilakan maju untuk menyampaikan komitmen dalam pemberantasan korupsi.
Anies-Muhaimin mendapat kesempatan pertama. Anies menyampaikan, dalam upaya pemberantasan korupsi dibutuhkan peran Presiden sebagai panglima tertinggi. "Komitmennya harus dari puncak yang paling atas," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyoroti soal revisi Undang-Undang (UU) KPK yang dianggapnya mengebiri kekuatan, kemampuan, maupun kewenangannya KPK dalam penegakan hukum. Anies berjanji bakal mengembalikan UU KPK seperti sediakala, dan menjadikan insan KPK independen seperti dulu.
"Yang pertama dikembalikan adalah Undang-Undangnya seperti dulu. Merevisi Undang-Undang KPK bisa mengembalikan posisi KPK yang kuat," ucapnya.
Hal selanjutnya, kata Anies, memperhatikan etika dalam merekrut pemimpin KPK. Menurut Anies, aturan yang kuat tidak mungkin bisa bekerja optimal jika di dalam tubuh KPK masih ada oknum yang cacat etik. Semua itu bisa menggunakan indikator LHKPN. 

Anies juga menyarankan adanya hadiah bagi pemburu koruptor yang berfungsi membantu aparat penegak hukum dalam melapor maupun mencari bulanan korupsi. "Bisnis ilegal, judi, narkoba juga jadi sektor utama yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pemberantasan korupsi," pungkasnya.
Prabowo-Gibran mendapat kesempatan kedua. Prabowo menyebut, tingkat kesejahteraan penegak hukum maupun pejabat di Indonesia yang memegang anggaran besar, perlu diperbaiki. Hal itu jadi pendekatan sistemik dan realistis dalam pemberantasan korupsi. 

Menteri Pertahanan ini mencontohkan, di negara maju, seorang hakim dijamin pendapatannya seumur hidup. Bahkan, Ketua Mahkamah Agung (MA) di Inggris mendapat gaji paling terbesar dibanding pejabat lain.
Prabowo memaparkan, di Indonesia, seorang pejabat negara yang pegang anggaran besar kualitas hidupnya tidak sesuai. Dia pun membandingkan, direksi BUMN yang gajinya jauh lebih besar. Oleh karena itu, Prabowo-Gibran berjanji, jika diberi mandat rakyat untuk menjadi pimpinan bakal memperbaiki kualitas hidup aparat maupun pejabat yang punya peran penting.  
"Ini keyakinan saya, jadi kita perbaiki kualitas hidup mereka, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, penyelenggara negara. Saya yakin kita mampu, kita sudah hitung," jelasnya. 
Prabowo juga sependapat dengan Anies, bahwa dibutuhkan kehendak politik dari Presiden untuk memberantas korupsi. Sebagai panglima hukum tertinggi, Presiden harus memberi contoh kepada jajarannya. Dengan gagasan itu, Prabowo berharap Indonesia bisa melompat jadi negara maju yang hebat. 

Kalau pimpinan beri contoh jelek, anak buahnya bisa lebih jelek lagi. Jadi kita harus berusaha beri contoh yang baik, walaupun mungkin berat," tutupnya.
Ganjar-Mahfud menjadi kandidat terakhir yang menyampaikan pandangannya soal upaya pemberantasan korupsi. Ganjar memulai paparannya dengan bercerita, suatu ketika bertemu anak buahnya yang berpangkat rendah dan terlibat korupsi. Ternyata, pegawai tersebut melakukan korupsi karena perintah atasan. Oleh karena itu, Ganjar setuju, bahwa seorang pemimpin harus menjadi panutan.
"Kalau ada contoh baik, maka anak buah akan mengikuti. Dan itu akan saya terapkan jika terpilih," ujarnya. 

Hal selanjutnya yang dia sampaikan adalah cerita soal adanya rumor bahwa pengusaha khawatir jika punya Presiden tegas. Ganjar mengaku mengkonfirmasi langsung rumor itu pengusaha. Hasilnya, para pengusaha justru berharap ada aturan yang jelas bagi mereka dalam menjalankan bisnisnya. "Mereka menyampaikan jika ada kepastian hukum, maka kenyamanan akan terjaga," paparnya.
Soal penguatan kelembagaan, kata Ganjar, bisa dilakukan dengan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengembalikan independensi KPK. Ketika KPK independen, dia yakin integritas aparatur di KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ia pun mendorong Kejaksaan dan Polri agar transparan dalam penegakan hukum, sehingga bebas dari dugaan intimidasi. 
Selain itu, Ganjar memandang perlunya melibatkan peran Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan dunia pendidikan untuk membantu peran KPK. Ia pun berkomitmen, jika terpilih menjadi Presiden akan memberantas korupsi di sektor tambang, yang kerap memiliki beking penguasa. Sebab, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi juga tanggung jawab semua warga negara.
"Kita taat pada Tuhan, kita patuh pada hukum, dan kita setia kepada rakyat," pungkas Ganjar.