Mulai Ada Yang Merayu PDIP Untuk Gabung Paslon 02

JAKARTA - PDIP menyatakan siap jadi oposisi jika Prabowo Subianto menang Pilpres. Namun, baru sehari pernyataan itu disampaikan, sudah ada yang merayu agar PDIP gabung ke Prabowo. Kira-kira, Bu Mega mau atau tidak ya PDIP gabung dengan Prabowo?
Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka keluar sebagai pemenang dengan perolehan 57 persen. Sementara paslon yang diusung PDIP, Ganjar-Mahfud, tercecer di posisi buncit dengan perolehan 17 persen.
Menanggapi hasil tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya siap jadi oposisi. Menurut dia, menjadi oposisi adalah tugas patriotik yang juga terhormat. "Kami siap berjuang di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Kamis (15/2/2024).

Baru sehari pernyataan itu disampaikan, sudah ada yang merayu agar PDIP bergabung dengan Prabowo. Rayuan itu disampaikan oleh Bu­diman Sudjatmiko, eks politisi PDIP yang kini merapat ke Prabowo. ­

Budiman mengatakan, Prabowo akan merangkul semua parpol jika menang Pilpres, termasuk PDIP yang sudah bicara soal oposisi. Eks aktivis 98 ini mengatakan, Hasto memang sudah bicara soal oposisi.
Namun menurut dia, sampai saat ini PDIP belum menyampaikan sikap resmi apakah menjadi oposisi atau tidak. Bisa jadi, kata dia, di Kongres PDIP, partai yang dinahkodai Mega­wati Soekarnoputri itu menyampaikan sikap yang berbeda.

Siapa yang tahu nanti (apa kepu­tusannya)," kata Budiman, Jumat (16/2/2024).
Mungkin saja, kata dia, setelah me­lihat situasi dan kondisi, serta melihat kepentingan yang lebih besar, PDIP akan berubah sikap. "Siapa yang tahu dalam kongres tahun depan PDIP bisa memutuskan bergabung, gitu kira-kira," ujarnya

Meski demikian, lanjut Budiman, Prabowo tidak akan mencampuri urusan internal PDIP.

Rayuan Budiman tersebut tak bikin PDIP melunak. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dari dulu partainya selalu konsisten dengan mandat yang diberikan rakyat. Kata dia, Budiman boleh saja berspe­kulasi tentang perpolitikan Indonesia ke depan.
"Namun, bila yang dipertaruhkan menyangkut hal mendasar, seperti mandat konstitusi, saya mencermati ciri yang melekat pada PDIP adalah sikapnya yang selalu konsisten," kata Hendrawan kepada wartawan, Jumat (16/2/2024).

Hendrawan menilai, wajar Budiman menyampaikan rayuan karena hanya melihat dari sudut pandang untung rugi. Padahal, kata dia, dalam politik itu bukan cuma soal perhitungan ele­ktoral atau untung rugi secara politis. Ada yang lebih penting yang diper­juangkan dalam politik yaitu menjaga amanat konstitusi.

Yang saya pahami, apa yang diper­juangkan PDIP melebihi batasan untung rugi. Karena yang diperjuangkan adalah keyakinan terhadap nilai-nilai (values) yang mendasari keadaban demokrasi dan titah konstitusi," tuntasnya.
Sehari sebelumnya, Hasto bicara panjang lebar soal kesiapan PDIP menjadi oposisi. Ia juga menceritakan pengalaman PDIP oposisi selama pe­merintahan Presiden SBY yaitu pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Kata dia, sikap oposisi tersebut membuat partainya makin banyak mendapat dukungan rakyat.
Pernyataan Hasto ini diamini oleh Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo atau yang akrab disapa Rudy. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, akar rumput PDIP mendorong partai berani beroposisi. Kata dia, tak perlu takut. Apalagi dalam hitung cepat menunjukkan PDIP mendapat suara paling banyak yaitu sekitar 16-17 persen suara.

Apakah Bu Mega mau menerima rangkulan Prabowo? Direktur Ekse­kutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, dari hasil hitung cepat diketahui Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang, dan PDIP mencetak hattrick atau tiga kali ke­menangan berturut-turut. Kata dia, kondisi ini membuat politik Indonesia berada dalam "divided government" atau legislatif dan eksekutif yang di­kuasai oleh partai yang berbeda.

Dengan konstelasi politik seperti ini, lanjut dia, kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat. Karena presiden dari Gerindra, sementara ketua DPR dari PDIP atau dari Golkar.
Kata dia, perbedaan pucuk kekua­saan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal. Pasalnya, akan terjadi pemerintahan yang dapat sal­ing kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan karena eksekutif dan legis­latif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda.

Persoalannya, apakah PDIP mau bergabung dengan pemerintahan atau tidak. Jika PDIP yang menjadi ketua DPR, Qodari memprediksi, partai ber­lambang banteng itu diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi. "Kalau melihat kecenderungan Ibu Megawati yang bisa dan lama di oposisi boleh jadi akan mengulangi peristiwa 2004 sampai dengan 2014 di mana Bu Mega memutuskan PDIP untuk berada di luar pemerintahan,” ujar Qodari.
Direktur Parameter Politik Indone­sia (PPI), Adi Prayitno menyampaikan hal yang senada. Kata dia, DNA PDIP sejak awal memang sudah oposisi. Hal itu terlihat dari rekam jejak PDIP yang punya pengalaman panjang jadi oposan. Di rezim Orde Baru, PDIP bersikap oposan. Begitu juga di masa Presiden SBY dua periode.

"Justru ketika PDIP di luar kekua­saan taring politik dan momentum politiknya selalu ada," kata Adi.

Menurut Adi, pernyataan Hasto soal PDIP siap oposisi adalah ancang-ancang bahwa PDIP akan berada di luar pemerintahan. Menurut dia, bagi demokrasi ini sebuah hal yang baik. Ada yang mengawasi pemerintahan.
Adi menilai, PDIP tampaknya sulit diajak Prabowo karena ada faktor psikologis yang tak bisa ditembus yaitu faktor Gibran Rakabuming Raka. "Apapun judulnya, Gibran adalah replika politik Jokowi yang jelas memilih bersebrangan dengan PDIP," pungkasnya.