Makan Siang Dan Susu Gratis Akan Diurus Kementerian Baru

JAKARTA - Prabowo-Gibran berjanji akan segera merealisasikan janji-janji kampanye pasca dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya soal makan siang dan susu gratis. Untuk melancarkan program itu, Prabowo- Gibran berencana membentuk Kementerian baru.
Makan siang gratis merupakan program unggulan pasangan calon Prabowo-Gibran. Program ini ditaksir bakal merogoh APBN senilai Rp 450 triliun, termasuk susu gratis. Karena itu, perlu ada pembentukan Kementerian khusus yang mengurusnya.
“Iya, sudah dibicarakan (pembentukan kementerian baru dengan Prabowo),” kata Gibran, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/2/2024).

Untuk membahas ini, Gibran mengaku akan bertemu Prabowo. “Nanti malam (semalam) saya ketemu (Prabowo). Ada beberapa bahasan. Nanti saya kasih tahu bahasannya apa,” ujar Gibran.

Soal pembentukan kementerian urusan makan gratis ini sempat disinggung oleh Wakil Ketua Dewan . Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN)  Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko. Budiman malah menyebutnya Kemenko baru bukan sekadar kementerian, supaya program ini segera terlaksana
“Prabowo-Gibran merencanakan program ini akan dibangun dengan format kolaborasi para pemangku kepentingan di sektor industri pangan nasional. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus untuk program ini,” sebut Budiman kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Kendati demikian, Budiman menegaskan, rencana ini masih dalam bentuk pembahasan. Belum bisa dipastikan. “Ini masih ide-ide yang sudah disampaikan, masih belum diputuskan,” tegas Budiman.
Lebih lanjut, mantan politisi PDIP itu menjelaskan, setidaknya ada beberapa kementerian yang akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.

“Apakah akan dibentuk badan sendiri, apakah Kemenko yang ada dialihfungsikan, apakah Kemenko yang ada, lalu ditambah fungsinya, itu masih belum diputuskan,” tuturnya.

Senada dikatakan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo. Dia mengungkapkan, pembentukan instansi baru yang mengurusi program makan siang gratis masih dalam rencana.

Pembentukan kementerian baru itu tidak sederhana. Jadi, bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Putusannya nanti di tangan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran usai dilantik,” papar Politisi PAN ini.
Apa kata pakar? Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyarankan, pemerintahan selanjutnya cukup memberdayakan kementerian yang ada. Tidak perlu membentuk kementerian baru.

“Idealnya langsung aja di kementerian terkait. Anak sekolah makan siang gratis, maka urusan Kementerian Pendidikan. Jadi, nggak perlu lagi pembentukan Kemenko,” imbuh Trubus saat dihubungi Redaksi, Kamis (22/2/2024).

Menurut Trubus, program makan siang gratis bukan terobosan baru. Sudah ada di program pemerintahan daerah. Karenanya, dia menyarankan agar Pemerintah Pusat membantu Pemda untuk melaksanakan program ini.

“Serahkan saja ke Pemda uangnya untuk biayai makan gratis. Tidak perlu bentuk kemenko. Kalau alasannya program ini anggarannya besar, minta Pemda untuk transparan dan akuntabel,” pungkas dia.
Pakar Otonomi Daerah, Djohermansyah Johan mengatakan, karena sudah desentralisasi, maka urusan implementasi makan siang cukup dilimpahkan kepada Pemda Kab/Kota se-Indonesia. Lagi pula Pemda punya data anak sekolah SD dan SMP. Wewenang pendidikan dasar ada di tangan Wali Kota dan Bupati.

“Tak perlu dibentuk Kemenko lagi. Fungsi itu dijalankan saja oleh Kemendikbud, dan diurus oleh setingkat Ditjen,” tukasnya.