Lanjutkan Program Jokowi, Kabinet Prabowo Tak Perlu Transisi

JAKARTA - Selain akan melibatkan Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinetnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak akan membentuk pemerintahan transisi setelah ditetapkan sebagai presiden dan wapres. Alasannya, karena pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan pemerintahan Jokowi.
Tidak diperlukannya tim transisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran ini, diungkapkan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Sebagai pendukung Prabowo-Gibran, Bahlil menyebut gambaran kabinet Prabowo-Gibran tak akan jauh beda dengan pemerintahan Jokowi.
“Kalau yang sekarang kan melanjutkan. Jadi, menurut pendapat saya, nggak perlu ada transisi, tetapi bagaimana bisa tim itu disatukan untuk melanjutkan yang sudah ada. Tinggal dilihat apa yang harus diperbaiki, dan apa yang harus dilanjutkan,” kata Bahlil, di Makara Art Center, Kampus UI Depok, Sabtu (24/2/2024).
Awalnya, Bahlil ditanya soal wajah kabinet Prabowo-Gibran yang berseliweran di media sosial. Dalam poster tersebut, Bahlil kembali menjabat sebagai menteri investasi.

Kata Bahlil, poster tersebut tidaklah benar alias hoaks. Lagipula, pemerintahan yang sah saat ini adalah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Adapun kabinet selanjutnya menjadi hak prerogatif Prabowo.

Menariknya, mantan Ketum HIPMI itu, justru menyatakan tak ada tim transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo. Mengingat, Ketum Partai Gerindra itu hanya melanjutkan program yang ada.
Apa yang disampaikan Bahlil juga dibenarkan Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi. Menurutnya, visi TKN Prabowo-Gibran adalah melanjutkan dan menyempurnakan pemerintahan Jokowi.
“Jadi, itu tidak berubah. Beberapa prestasi dari pemerintahan Pak Jokowi akan kita pertahankan dan akan kita tingkatkan, jika ada beberapa program pemerintah Pak Jokowi yang masih kurang akan kita perbaiki dan kita sempurnakan,” ulas Viva.

yakin, Kabinet Indonesia Maju akan tetap fokus menyelesaikan pemerintahan dengan baik. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir pelayanan yang diberikan Pemerintah akan berkurang kualitasnya.
“Saya sangat yakin bahwa menteri-menteri Pak Jokowi akan terus berjuang, bekerja secara maksimal untuk menyempurnakan lagi program-program yang bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur Viva.

Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menguatkan argumen tak perlu ada tim transisi di pemerintahan Prabowo.
“Kalau senyawanya sama, buat apa tim transisi. Tim transisi itu dibutuhkan untuk peralihan dari satu entitas politik ke entitas politik lainnya,” ulas Herdiansyah, saat dihubungi, Sabtu (24/2/2024)

Menurutnya, di tahun 2014, Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres memiliki program yang berbeda dengan Presiden SBY. Sehingga saat itu, Jokowi-JK membentuk tim transisi. Sedangkan saat ini, tak ada bedanya.

Prabowo sekarang apa bedanya dengan Jokowi? Wajahnya sama, programnya sama, genealogi politiknya sama. Jadi, buat apa tim transisi. Iya, gen politiknya kan dari situ,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Menurutnya, pemerintahan Prabowo tak perlu tim transisi untuk membentuk kabinet mendatang.
“Karena yang menjadi presiden adalah Prabowo, maka ia harus menentukan langsung,” katanya.

Dengan memilih dan menunjuk sendiri para pembantunya, Prabowo dapat menjaga harmonisasi selama masa pemerintahannya. Dengan demikian, berbagai kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif.

Hanya saja, Agung memandang, Prabowo tetap perlu berkomunikasi dan melibatkan Jokowi dalam menyusun kabinet. Hal itu penting agar keberlanjutan program pemerintahan Jokowi tetap terjaga di masa pemerintahan Prabowo.
“Harus tetap melibatkan Presiden Jokowi agar kesinambungan program pemerintahan tetap terjaga,” pungkas Agung.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam menilai, semangat pemerintahan Prabowo memang melanjutkan. Namun, kata dia, dari Jokowi ke Prabowo, tetap saja namanya pergantian kekuasaan.
Piter tak masalah, bila dari kubu Prabowo tak membentuk tim transisi seperti di era peralihan dari SBY ke Jokowi. Namun, sejak Maret 2024 hingga Oktober 2024, masa itu tetap disebut masa transisi.

“Selama masa transisi itu, tim Prabowo pasti melakukan banyak persiapan, termasuk melakukan seleksi kabinet, mempersiapkan bagaimana melaksanakan semua janji kampanye, dan lain-lain,” kata Piter.

Dari sudut pandang ekonomi, Piter usul agar tim Prabowo-Gibran bisa memaksimalkan waktu yang ada. Begitu waktunya tiba, pemerintahan bisa langsung nyetel.
“Tim Prabowo-Gibran memanfaatkan masa transisi ini sebaik-baiknya agar tidak ada waktu terbuang. Begitu selesai dilantik, pemerintahan Prabowo bisa langsung lari kencang melaksanakan program-programnya,” saran Piter