Pesta Demokrasi Telah Usai, Saatnya Kita Bergandengan Tangan Membangun Indonesia

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan membangun bangsa. Sebab, kompetisi dalam Pilpres 2024 sudah selesai.
Awalnya, Gibran merasa suhu politik di Indonesia masih terasa panas, meskipun kompetisi Pilpres 2024 sudah selesai. Panasnya suhu politik itu dirasakan Gibran ketika dianggap berbohong oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, karena menyampaikan keinginan Presiden Jokowi untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di momen Lebaran.
Putra sulung Presiden Jokowi ini beranggapan, Hasto memang sering menyampaikan bahasa-bahasa konfrontatif. Padahal, dirinya hanya mencoba berpikir positif, bahwa Jokowi bakal bisa bertemu dengan Megawati jika waktunya sudah tepat.
Gibran pun menegaskan, daripada sibuk saling menjatuhkan, lebih baik mulai bergandengan tangan memajukan Indonesia. Apalagi saat ini adalah momen yang tepat untuk saling memaafkan, karena selain masih dalam suasana lebaran, pesta demokrasi di Tanah Air juga telah rampung begitu KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024.
“Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaafan, bergandengan untuk memajukan Indonesia,” kata Gibran, di Balai Kota Solo, Jumat (19/4/2024).

Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Afriansyah Noor, menilai pernyataan Gibran menunjukkan sikap kedewasaan politik yang sesungguhnya. Sebab, tali silaturahmi antar elite partai politik memang perlu dijaga meski berada di kubu yang berbeda dalam pesta demokrasi.
“Bagus itu, anak muda yang punya pemikiran negarawan. Karena itu beliau ajak semua rekonsiliasi untuk bangun Indonesia,” ucap Afriansyah, Jumat malam (19/4/2024).

Dari kubu 01, Juru Bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, mengaku menghormati keinginan Gibran agar semua pihak mulai bergandengan tangan dan bahu-membahu membangun Indonesia yang lebih baik. Menurutnya, sikap itu memang sudah sewajarnya dilakukan para elite partai politik.
“Kami dari Timnas Amin, menghargai komentar Gibran dan kita rakyat Indonesia memang harus bergandengan tangan, baik ada Pilpres maupun tidak ada Pilpres,” ujar Iwan, saat dihubungi, Jumat (19/4/2024).

Namun, pihaknya menekankan bahwa kompetisi Pilpres belum selesai. Sebab, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) belum menjatuhkan putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang diajukannya. Oleh karena itu, Iwan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di MK.

“Kami dari Timnas Amin perlu menjelaskan Pilpres belum selesai. Kami menghargai proses di MK yang sedang berlangsung. Karena Pilpres secara hukum belum selesai. Apabila sudah ada putusan MK tanggal 22 April yang bersifat final, maka Pilpres sudah selesai,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan kubu 03. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan, urusan Pilpres belum selesai. Selain persidangan di MK, pihaknya juga sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Kita tunggu proses hukum yang sedang berjalan, termasuk persidangan MK dan pada waktunya persidangan PTUN,” ucapnya, Jumat malam (19/4/2024).
Hendrawan lantas menyinggung pernyataan Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, yang mengakui bahwa putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Capres-Cawapres problematik. Terlebih lagi Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan Ketua MK Anwar Usman melanggar etik saat mengabulkan perkaranya.

“Kita hormati pernyataan Prof Yusril yang mengakui bahwa proses pencalonan Gibran cacat hukum. Sebelumnya MKMK menyatakan cacat etika. Proses yang cacat etika dan hukum akan dicatat dalam sejarah demokrasi kita,” ucap Hendrawan.

Meski begitu, Hendrawan memastikan, PDIP tetap menjalin komunikasi dengan partai politik lain yang berada di luar koalisi Ganjar-Mahfud. Dia bilang, hal itu sudah dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
“PDIP terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain. Bu Puan mendapat tugas khusus dari Ketum, baik sebelum maupun setelah pemilu,” pungkasnya.
Sementara, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan, saat ini Gibran sedang berusaha mengajak semua partai politik untuk melakukan rekonsiliasi politik nasional. Terlepas dari apapun keputusan yang bakal dibuat MK pada 22 April mendatang.
“Apa pun nantinya putusan MK harus diterima lapang dada dan bagian keniscayaan demokrasi. Apalagi Prabowo-Gibran punya jargon politik merangkul semua kalangan. Tinggal kita tunggu apa betul semua pihak, termasuk yang kalah, bakal dirangkul,” ucapnya.