Soal Susunan Kabinet Dan Koalisi, Gibran Ikut Keputusan Prabowo

JAKARTA - Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan, sepenuhnya urusan penyusunan kabinet dan pembentukan koalisi ke Prabowo Subianto. Gibran mengaku, manut dengan apa pun keputusan dari Prabowo sebagai presiden terpilih. 
Pasca disahkan KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo dan Gibran berbagi tugas. Gibran blusukan ke rakyat, sedangan Prabowo menjalin komunikasi dengan elite politik. Prabowo terang-terangan ingin merangkul banyak parpol untuk masuk dalam koalisi pendukungnya. 
Terkait upaya membentuk koalisi besar itu, Gibran mengaku mendukung langkah yang dilakukan Prabowo. Kata dia,  sejak awal Pilpres 2024, dirinya bersama Prabowo Subianto sudah berniat merangkul semua partai politik ke dalam barisan koalisi. Menurutnya, setiap parpol tujuannya sama yaitu sama-sama membangun bangsa.  
Selain urusan koalisi, Gibran juga berkomentar terkait penyusunan kabinet. Wali Kota Solo ini pun menegaskan, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. 
Namun, Gibran tidak masalah jika ada pihak-pihak yang ingin memberi masukan. Karena yang jelas apapun keputusan Prabowo nantinya akan tetap dipatuhinya.
“Sekali lagi yang di dalam pemerintahan, di luar koalisi, ataupun mungkin mantan-mantan kontestan (Pilpres), siapa pun itu berhak untuk memberikan masukan. Dari awal sudah kami paparkan, kami siap untuk merangkul semua,” tegas Gibran di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (6/5/2024).

Diketahui, koalisi parpol pendukung Prabowo-Gibran saat ini semakin gemuk. Jika sebelumnya hanya diusung Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, kini dukungan bertambah dengan bergabungnya NasDem dan PKB. Prabowo sendiri masih berusaha menjalin komunikasi dengan PDIP dan PKS.
Sementara itu, Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku komposisi kabinet mulai dibahas. Ia menyebut, anggota kabinet nantinya tidak hanya berasal dari internal Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Habiburokhman bahkan menyebut wajar, jika nantinya struktur koalisi dan kabinet menjadi gemuk. Sebab, membangun Indonesia perlu keterlibatan semua pihak.
“Dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita juga besar,” kata Habiburokhman di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini juga memberi bocoran, akan ada pos Kementerian atau lembaga baru dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena berdasarkan kajian, ada beberapa tugas dan fungsi direktorat tidak sinkron. Contohnya, direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan pemasyarakatan.

Namun, dia mengaku pembentukannya dikembalikan kepada Prabowo selaku presiden terpilih. “Apakah besar, efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat itu beliau ya,” pungkasnya.

Melihat koalisi yang semakin gemuk, Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak khawatir jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran berkurang.
AHY menegaskan, Demokrat saat ini fokus untuk membantu dan mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo ihwal pembagian kursi menteri.
“Kami sejak awal mengatakan Pemilu sudah usai, kita semua sedang menata dan Koalisi Indonesia Maju tentu juga akan terus solid di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto,” sebutnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu, (4/5/2024).
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia membantah kabar, pihaknya meminta jatah lima menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Doli menyebut, pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto soal jatah itu hanya bermaksud untuk memberikan semangat kepada kader internal Golkar, yang sudah berusaha maksimal memenangkan Prabowo-Gibran.
Ia pun menegaskan, berapa banyak jatah menteri yang diberikan kepada Golkar, itu ada di tangan Prabowo.  “Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Pak Prabowo, pasti akan mengajak bicara ketua-ketua partai termasuk Pak Airlangga,” ujarnya di Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin (6/5/2024).

Di sisi lain, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah menyodorkan kadernya Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, karir dan kualitas Eko sebagai politisi cukup mumpuni untuk menjadi pucuk pimpinan sebuah Kementerian.
Meski begitu, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku, belum mendapat informasi mengenai posisi tugas menteri yang berpeluang diemban Eko.
“Kan pasti ada posisi dimana Mas Eko sangat menguasai. Nah, apakah posisi itu ditawarkan ke PAN? Kita tunggu saja. Tidak usah terburu-buru,” ucap Saleh dalam keterangan persnya, Senin (6/5/2024).
Sementara Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku, senang mendengar kabar yang menyebut kabinet tidak hanya diisi anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Meski begitu, ia tak berani berharap apalagi mematok jatah kursi menteri kepada Prabowo. Yang jelas, pihaknya memastikan siap berjuang bersama demi kepentingan rakyat Indonesia.
“PKB akan tetap menjunjung tinggi konstitusi dan kepentingan rakyat. Tentu kami menghargai, itu semangat kolaboratif Partai Gerindra. Kami pun tahu diri sekaligus menghormati hak prerogatif presiden,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/5/2024).