Musrenbang Nasional

JAKARTA - Jelang masa akhir jabatannya, Presiden Jokowi memberi kritikan keras pada kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan nada tinggi, Jokowi menyebut banyak rencana yang dibuat pusat tidak sinkron di daerah. Padahal, sinkronisasi antara pusat dan daerah kunci kesuksesan pembangunan nasional.
Kritikan itu disampaikan Jokowi saat berpidato di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (6/5/2024). Musrenbangnas 2024 digelar untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang mengusung tema ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sejumlah menteri, serta gubernur dan bupati/walikota dari seluruh Indonesia. Presiden memberikan arahan pada acara yang digelar dalam 2 sesi ini.
Mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam motif coklat, Jokowi berpidato sekitar 20 menit. Pidatonya sangat serius. Tidak ada guyonan. Baru di menit keempat, pidato Presiden sudah bikin peserta Musrenbangnas gelisah. Jokowi menginformasikan kondisi global yang terjadi saat ini. Jokowi bilang, sampai saat ini dampak Covid-19 masih terasa.
“Sekarang ini kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen,” kata Jokowi, membuka pidatonya.

Bahkan, sejumlah negara maju telah masuk jurang resesi ekonomi. “Beberapa negara telah masuk pada resesi Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada di posisi ke sana, menuju pada resesi,” tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Karena itu, Jokowi mengingatkan jajarannya agar berhati-hati dalam mengelola fiskal dan anggaran. “Harus betul-betul prudence dan hati hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” seru Jokowi.
Sekadar informasi, terdapat lima skala prioritas Presiden Jokowi di periode kedua menjabat. Pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Kedua, pembangunan sumder daya manusia. Ketiga, undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja. Keempat, reformasi birokrasi. Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Dalam 5 tahun terakhir ini, Jokowi blak-blakan soal kinerja Pemda yang kerap jadi penghambat program prioritas dari pusat. Menurutnya, banyak Pemda yang urung mendukung kelanjutan program pembangunan infrastruktur. Antara Pemerintah Pusat dan Pemda, kata Jokowi, acap kali tidak sinkron dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur.
Pemerintah Pusat misalnya membangun bendungan di daerah dengan sistem irigasi primer. Namun, di lapangan sistem irigasi sekunder dan tersier untuk mengalirkan air ke sawah, yang semestinya menjadi tanggung jawab daerah, tidak dikerjakan. Sehingga airnya tidak mengalir ke sawah-sawah milik petani.

Contoh lain, Pemerintah Pusat membangun pelabuhan. Namun, kebutuhan pembangunan jalan daerah menuju ke pelabuhan, tidak dikerjakan oleh Pemda. Padahal, panjang jalan yang diperlukan paling hanya beberapa kilometer.
“Jalan 5 kilometer, 4 kilometer, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama,” sindir Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga menyoroti pentingnya memastikan program pembangunan memiliki orientasi hasil yang jelas, dan manfaat ekonomi yang terlihat. Program tersebut, harus tepat sasaran dan strategis.
“Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan, karena tepat sasaran. Jangan sampai ada saya lihat anggaran untuk stunting diberikan ke Puskesmas jadinya malah pagar Puskes mas. Ada itu. Jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya stunting sama pagar,” tekannya.
Jokowi mengungkapkan pentingnya koordinasi dan keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Jokowi bilang, kebijakan pembangunan harus konsisten dan terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Juga, setiap rencana yang dikembangkan oleh kementerian harus dibahas terlebih dahulu dengan Pemda.

“Supaya ada kepastian Pemda mampu melaksanakan rencana tersebut,” imbuh dia.

Kata dia, jika suatu daerah merasa tidak mampu melaksanakan rencana pembangunan, maka proyek tersebut bisa dipindahkan ke provinsi lain yang lebih siap. Namun, sering kali Pemda awalnya mengaku sanggup, tetapi pada akhirnya mengeluhkan beban keuangan yang berat karena harus mengalokasikan dana APBD untuk berbagai kebutuhan.

Biasanya memang kalau ditanya ke gubernur, bupati, wali kota biasanya bilang sanggup. Waktu (pembangunan) selesai, (mereka bilang) waduh berat, Pak. APBD kita habis untuk ini, untuk ini. Padahal, sudah sanggup itu di depan,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.
Selain itu, Jokowi meminta Pemda tidak menghabiskan anggaran hanya untuk rapat dan studi banding. Lagi, Jokowi menekankan agar program-program kerja harus berorientasi pada hasil yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat.
“Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah, itu masa lalu. Ini masa depan, jangan sampai itu terjadi lagi,” desak Jokowi.
Jokowi juga mengingatkan agar anggaran daerah yang diberikan Pemerintah tidak diberikan percuma ke dinas-dinas. Jangan sampai ada manipulasi. Bilang skala prioritas, nyatanya tidak.

“Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas. Semuanya diberi skala prioritas nggak jelas. Ada kenaikan (anggaran) 10 persen, semua diberi 10 persen. Ndak jelas prioritasnya yang mana,” heran Kepala Negara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sejumlah masalah keuangan di lingkup pemerintah daerah (Pemda). Salah satunya, ketergantungan Pemda terhadap transfer dana pusat ke daerah yang terbilang sangat besar.

“Di daerah, pendapat asli daerah itu belum dominan. Dengan kata lain masih didominasi oleh besarnya ketergantungan terhadap transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 80 persen secara nasional (2018-2023),” kata Suharso.
Hal ini diperparah dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebagian besarnya dialokasikan untuk belanja rutin dengan rata-rata 67,26 persen. Di dalamnya, alokasi untuk belanja pegawai tembus di kisaran 37-40 persen.

“Seperti dikatakan Pak Presiden, membutuhkan sinkronisasi, keselarasan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat dan daerah,” pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Karena prinsip ini merupakan implementasi dari upaya sinkronisasi dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Namanya musyawarah, jadi kita (harus) bermusyawarah antara pusat dan daerah untuk menyinkronkan perencanaan pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota,” ujarnya.
Salah satu indikator keberhasilan dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah adalah optimalnya realisasi APBD. Baik dalam pendapatan maupun belanja. Ditambah lagi dengan peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Jadi, jangan hanya memikirkan bagaimana caranya menghabiskan APBD. Tetapi bagaimana untuk membuat APBD itu postur PAD-nya meningkat,” jelas Tito.

Terpisah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, selama ini memang minim sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda. “Makanya kebijakan pusat dan daerah tidak nyambung. Sering jalan sendiri-sendiri,” nilai Trubus kepada Rakyat Merdeka.
Karena itu, sebaiknya, usul Trubus, Kepala Daerah mengenyampingkan visi misinya. Utamakan visi misi Presiden.
“Visi Kepala Daerah harusnya tidak ada. Harusnya visi Presiden keseluruhan. Namun kalau itu diterapkan, maka tidak ada demokrasi otonomi daerah. Kepala Daerah pastinya membuat program pembangunan untuk ditawarkan kepada masyarakatnya,” pungkas dia.