SBY Ogah Cawe-cawe Kabinet Prabowo-Gibran
![SBY Ogah Cawe-cawe Kabinet Prabowo-Gibran Foto : Ist](https://tangselpos.id/storage/2024/06/sby-ogah-cawe-cawe-kabinet-prabowo-gibran-11062024-083304.jpg)
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ogah cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. SBY yang pernah jadi presiden 10 tahun, paham betul urusan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
Hal tersebut dikatakan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, kepada wartawan, di Jakarta, Senin (10/6/2024).
“Pak SBY dalam hal ini (susunan kabinet) tidak ikut terlibat secara langsung,” kata Syarief.
Kendati demikian, eks Menteri Koperasi dan UKM itu mengaku, SBY tidak bisa melarang jika Prabowo meminta pandangan tentang penentuan siapa figur yang akan menduduki kursi menteri.
“Akan tetapi kalau dimintai pandangan, mungkin saja bisa. Namun, yang jelas Pak SBY menghargai hak prerogatif presiden terpilih itu dan itu tentunya sepenuhnya adalah wewenang hak prerogatif presiden terpilih,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
Menurut dia, jika nanti bertemu Prabowo, SBY tak bakal membahas soal formasi kabinet. Pasalnya, SBY sejak awal sudah menghormati dan menghargai hak prerogatif Prabowo.
Karena ada saling menghormati, tentunya pada saat pembicaraan lebih banyak menyangkut masalah program-program, rencana kerja dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah SBY telah berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai figur kadernya yang pantas membantu Prabowo, Syarief mengaku tidak tahu. Baginya, seluruh kader Partai berlogo Mercy itu, menyerahkan keputusan tersebut kepada SBY dan AHY.
“Karena itu di DPP, Majelis Tinggi etikanya, aturannya juga jelas yang mana menjadi hak prerogatifnya ketua umum dan ketua majelis partai yang tentu kewenangan ada sama mereka,” jelas Syarief.
Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, nama kader yang akan diserahkan ke Prabowo sebagai calon menteri akan melalui persetujuan SBY dan AHY. Namun, hal itu tidak menjadi patokan bahwa Prabowo harus menyetujuinya.
“Di kami tentu melibatkan Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi, ketua umum. Namun, juga kami sangat memahami hak prerogratif Presiden terpilih,” imbuh Teuku Riefky di Balai Komando Cijantung. Jakarta, Minggu (9/6/2024).
Kendati demikian, Teuku Riefky berharap, ada kader Demokrat yang menduduki kursi menteri Prabowo-Gibran. Hal itu semata-mata Demokrat ingin menyukseskan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.
“Ya tentu kami ingin turut aktif, berperan aktif dalam pemerintahan ke depan, kami siap menyukseskan Prabowo-Gibran tidak hanya untuk kemenangan tentu juga untuk sukses lima tahun,” jelasnya.
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Politik | 12 jam yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu